Hukum Tata Negara

Khairul Mahali Dorong Prabowo Pertimbangkan Perpu untuk Antisipasi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Oleh admin · Kamis, 19 November 2026 - 23:25 WIB

JAKARTA . Berswarafakta.– Gagasan mengenai perlunya pengaturan lebih lanjut terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kembali menjadi perhatian dalam diskursus ketatanegaraan. Ketua Umum GPI sekaligus Ketua Umum ASDEKI, Khairul Mahali, mendorong Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.kamis.19/11/2026.

Gagasan tersebut mendapat perhatian Martin Sembiring, S.T., M.T., http://C.Med., yang menilai persoalan jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif persaingan politik. Lebih dari itu, persoalan tersebut berkaitan erat dengan mandat rakyat, stabilitas nasional, kesinambungan pemerintahan, serta upaya mencegah potensi konflik sosial.

Menurut Martin, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan yang memperoleh mandat rakyat melalui Pemilihan Presiden 2024. Oleh karena itu, legitimasi politik keduanya harus dipahami sebagai satu kesatuan mandat yang diberikan melalui proses demokrasi.

“Mandat rakyat itu satu paket, bukan setengah. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional harus disikapi secara hati-hati dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” demikian pokok pemikiran Martin.

Perlu Antisipasi Potensi Konflik Politik dan Sosial

Martin berpandangan, apabila suatu saat terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, termasuk akibat pengunduran diri, negara harus memiliki mekanisme hukum yang jelas dan dapat diterima seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, proses penggantian Wakil Presiden tidak boleh semata-mata menjadi arena perebutan pengaruh dan kepentingan politik. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin muncul, terutama apabila proses tersebut memicu pertentangan di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya menyangkut hubungan antarlembaga negara, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik, ketenteraman masyarakat, dan kepastian bagi dunia usaha.

Karena itu, gagasan Khairul Mahali mengenai perlunya Perpu dinilai layak menjadi bahan pembahasan dalam dialog kebangsaan dan kajian ketatanegaraan.

Perpu Harus Tetap Berada dalam Koridor Konstitusi

Meski demikian, usulan penerbitan Perpu tersebut harus dikaji secara cermat berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Di sisi lain, Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dengan demikian, Perpu dapat dipertimbangkan untuk mengatur aspek teknis dan prosedural yang belum memperoleh penjabaran memadai, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi.

Adapun gagasan untuk membiarkan jabatan Wakil Presiden kosong dalam jangka waktu yang melampaui ketentuan konstitusi memerlukan kajian berbeda. Hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui Perpu karena berpotensi bertentangan dengan kewajiban yang telah ditetapkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Apabila diperlukan perubahan terhadap pengaturan konstitusional tersebut, jalurnya harus ditempuh melalui mekanisme perubahan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37.

Stabilitas Nasional Menjadi Kepentingan Bersama

Martin menegaskan bahwa konstitusi harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan ketatanegaraan. Namun, implementasi konstitusi juga membutuhkan peraturan yang memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya ruang konflik akibat ketidakjelasan prosedur.

Ia menilai Presiden Prabowo perlu menempatkan persoalan tersebut dalam perspektif persatuan nasional, bukan semata-mata kalkulasi politik.

“Indonesia membutuhkan pemerintahan yang stabil, dunia usaha yang memperoleh kepastian, kegiatan ekonomi yang terus berjalan, serta masyarakat yang merasa aman. Jangan sampai persoalan jabatan politik justru menjadi pemicu perpecahan baru,” menjadi pesan utama pemikiran tersebut.

Dalam konteks ini, keterlibatan organisasi masyarakat dan organisasi pengusaha seperti GPI dan ASDEKI dinilai penting sebagai bagian dari dialog nasional mengenai stabilitas politik, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan.

Demokrasi Harus Menjaga Persatuan Bangsa

Pada akhirnya, gagasan yang disampaikan Khairul Mahali dan mendapat perhatian Martin Sembiring menempatkan penghormatan terhadap mandat rakyat, pencegahan konflik sosial, dan kesinambungan pemerintahan sebagai kepentingan yang harus dijaga bersama.

Demokrasi, menurut perspektif tersebut, tidak berhenti pada proses pemilihan pemimpin. Demokrasi juga menuntut kemampuan negara menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik.

Karena itu, setiap gagasan mengenai pengaturan kekosongan jabatan Wakil Presiden perlu dibahas secara terbuka, objektif, dan berdasarkan konstitusi.

Tujuan akhirnya bukan memenangkan kepentingan kelompok tertentu, melainkan memastikan bahwa stabilitas nasional, kedaulatan rakyat, dan supremasi konstitusi tetap menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh: Martin Sembiring, S.T., M.T.

Bagikan: WhatsApp Facebook X

Tinggalkan Komentar