Polemik Suket Pendidikan Gibran, Martin Sembiring Soroti Inkonsistensi Politik dan Integritas Hukum
JAKARTA. Berswarafakta. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian serius dalam perspektif hukum administrasi negara dan integritas politik Indonesia. Kamis. 19/11/2026.
Persoalan tersebut dinilai tidak sekadar menyangkut keabsahan sebuah dokumen administratif, tetapi juga menguji konsistensi penyelenggara negara, integritas partai politik, serta komitmen terhadap prinsip supremasi hukum.
Pandangan tersebut disampaikan Martin Sembiring, S.T., M.T., http://C.Med., Mediator Non Hakim, dalam tulisan opininya berjudul “Saat Hukum Menjadi Komoditas: Menakar Integritas Administrasi Negara di Tengah Pragmatisme Politik.”
Martin menilai polemik surat penyetaraan pendidikan Gibran telah berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana hukum ditempatkan dalam dinamika kepentingan politik.
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan. MA menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan pejabat terkait mencabut dokumen tersebut.
Dalam pertimbangannya, MA menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan. Penerbitan dokumen tanpa dukungan bukti kelulusan tersebut dinilai melanggar asas kecermatan formal.
Putusan itu kemudian ditindaklanjuti Kemendikdasmen melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut.
Soroti Konsistensi Partai Politik
Dalam analisisnya, Martin mengingatkan bahwa dokumen penyetaraan pendidikan tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari proses administratif pencalonan Gibran dalam kontestasi politik, termasuk Pilpres 2024.
Menurutnya, situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap para aktor politik dalam menyikapi persoalan administrasi yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan.
“Bagaimana wajah hukum kita? Apakah hukum otonom dan berdiri di atas kebenaran objektif, atau hukum hanyalah instrumen lentur yang bisa ditarik-ulur sesuai kepentingan kekuasaan?” demikian pertanyaan kritis yang diajukan Martin dalam tulisannya.
Ia menilai, sikap politik terhadap suatu persoalan hukum seharusnya tidak berubah semata-mata karena pergeseran konstelasi kekuasaan.
Bagi Martin, hukum harus ditempatkan sebagai pedoman bersama yang mengikat seluruh elemen negara, termasuk pemerintah, lembaga politik, dan penyelenggara pemilu.
Hukum Jangan Menjadi Instrumen Kepentingan
Martin juga menyoroti hubungan antara kekuasaan politik dan independensi administrasi negara.
Menurut dia, lembaga pemerintahan dan instrumen hukum administrasi harus bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan tekanan atau kalkulasi kepentingan politik jangka pendek.
Ia mengingatkan bahwa apabila hukum diperlakukan secara transaksional, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi dapat mengalami penurunan.
Persoalan ini, dalam pandangannya, tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai seorang pejabat publik. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan setiap keputusan administrasi negara diterbitkan melalui proses yang cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dorong Evaluasi Undang-Undang Partai Politik
Lebih jauh, Martin mendorong evaluasi terhadap Undang-Undang Partai Politik sebagai bagian dari pembenahan sistem demokrasi dan ketatanegaraan.
Ia berpendapat partai politik semestinya tidak hanya menjadi kendaraan perebutan kekuasaan, tetapi juga menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, peninjauan regulasi partai politik dinilai perlu diarahkan pada penguatan akuntabilitas, transparansi pengambilan keputusan, serta konsistensi partai dalam menjalankan prinsip demokrasi dan negara hukum.
Martin mengingatkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral dalam menjaga kualitas demokrasi. Kepentingan elektoral tidak semestinya mengesampingkan prinsip kepastian hukum.
Supremasi Hukum Harus Berlaku bagi Semua
Menutup argumentasinya, Martin menegaskan bahwa negara hukum harus dibangun di atas kebenaran dokumen, kejujuran proses, dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya ditopang oleh prosedur pemilu dan dukungan mayoritas politik. Demokrasi juga membutuhkan integritas lembaga negara serta kesediaan seluruh pemegang kekuasaan untuk tunduk pada hukum.
“Negara hukum yang bermartabat harus berdiri di atas kebenaran dokumen dan kejujuran proses, bukan di atas pasir pengakuan administratif yang dibangun dari kompromi politik,” tulis Martin.
Menurutnya, supremasi hukum harus berlaku tanpa pengecualian, baik terhadap masyarakat biasa maupun mereka yang menduduki jabatan publik.
Polemik ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola administrasi negara, memperbaiki akuntabilitas partai politik, dan memastikan hukum tetap menjadi landasan penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia.
Martin Sembiring.ST.MT
