Pemerintahan

Wakil Bupati Syafrizal Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Batu Bara 2027, Tekankan Penguatan Kemandirian Fiskal

Oleh admin · Kamis, 19 November 2026 - 16:00 WIB · Dibaca 1 kali

BATU BARA // BERSWARAFAKTA – Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (18/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Kecamatan Lima Puluh tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i, dan dihadiri para wakil ketua serta anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Syafrizal menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada 7 September 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.

Ia mengungkapkan, terdapat penyesuaian target anggaran dalam Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 dibandingkan dengan angka yang sebelumnya disepakati dalam KUA-PPAS. Penyesuaian itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas penetapan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2027.

Selain menyampaikan Nota Keuangan APBD 2027, Wakil Bupati juga memaparkan rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurutnya, peraturan tersebut merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus instrumen penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Namun, seiring perkembangan perekonomian, dinamika pemerintahan, kebutuhan pelayanan publik, serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan terhadap sejumlah ketentuan dalam peraturan daerah tersebut dinilai perlu dilakukan.

Syafrizal menegaskan, perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan daerah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem pemungutan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sekaligus memperhatikan keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi.

Melalui penyempurnaan kebijakan tersebut, diharapkan kemandirian fiskal Kabupaten Batu Bara semakin kuat, ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah pusat dapat dikurangi, serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat semakin meningkat.

Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati Syafrizal mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum pembahasan APBD 2027 dan perubahan regulasi pajak daerah sebagai langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjalin demi meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Batu Bara yang berkelanjutan dan berkeadilan.

(Ferdinand Nainggolan)

Bagikan: WhatsApp Facebook X

Tinggalkan Komentar