DUGAAN DANA IURAN KORPRI TANGGAMUS DIPINJAMKAN Rp100,7 JUTA, LPAKN RI PROJAMIN DESAK AUDIT DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TANGGAMUS, LAMPUNG BERSWARAFAKTA. Dugaan persoalan pengelolaan dana iuran Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Tanggamus, Lampung, menjadi sorotan. Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI PROJAMIN) DPK Tanggamus mengungkap adanya dugaan peminjaman dana iuran organisasi oleh sejumlah pihak dengan total mencapai Rp100.712.500.
Temuan awal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, mekanisme pencairan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari iuran anggota KORPRI. Rabu, 18 November 2026
Ketua LPAKN RI PROJAMIN DPK Tanggamus, Helmi, menyampaikan bahwa pihaknya telah memperoleh sejumlah keterangan dan bukti awal yang mengarah pada dugaan penggunaan dana iuran melalui mekanisme pinjaman.
Menurut informasi yang dihimpun lembaganya, terdapat tiga transaksi yang menjadi perhatian.
Rinciannya:
- Dugaan pinjaman atas nama inisial RD sebesar Rp28.820.500.
- Dugaan pinjaman atas nama inisial RN sebesar Rp47.000.000.
- Dugaan pinjaman oleh pihak yang disebut berkaitan dengan kepengurusan KORPRI sebesar Rp24.892.000.
Jika dijumlahkan, ketiga transaksi tersebut mencapai Rp100.712.500.
“Kami memiliki bukti dan keterangan yang mengarah pada adanya penggunaan dana iuran melalui mekanisme pinjaman oleh pihak tertentu. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, dana tersebut hingga kini belum dikembalikan,” ungkap Helmi.
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama terkait pihak yang menyetujui pencairan, dasar kewenangan, dokumen pinjaman, penerima dana, hingga status pengembaliannya.
IURAN ANGGOTA DIPUNGUT RUTIN, TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena dana KORPRI berasal dari kontribusi para anggotanya.
Seorang narasumber yang menggunakan nama samaran Adam menyebutkan bahwa iuran anggota dipungut secara rutin berdasarkan golongan, dengan nominal berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000 per bulan untuk setiap anggota.
Dengan jumlah anggota yang diperkirakan mencapai 4.000 orang, penerimaan iuran setiap bulan berpotensi mencapai angka yang cukup besar.
Namun, menurut Adam, keterbukaan mengenai penggunaan dana tersebut masih menjadi persoalan.
“Kami sangat menyayangkan hasil iuran tersebut tidak ada keterbukaan peruntukannya,” ujarnya.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Berapa total dana yang berhasil dihimpun selama periode 2024–2026? Untuk apa dana tersebut digunakan? Siapa yang memiliki kewenangan mengelola dan mencairkannya?
Anggota KORPRI tentu berkepentingan mengetahui kondisi keuangan organisasi, termasuk penerimaan, pengeluaran, saldo, dan pertanggungjawaban setiap transaksi.
LPAKN MINTA DOKUMEN PINJAMAN DIBUKA
LPAKN RI PROJAMIN DPK Tanggamus menilai penggunaan dana organisasi melalui mekanisme pinjaman harus memiliki dasar dan administrasi yang jelas.
Apabila benar terdapat transaksi pinjaman, pengurus perlu menjelaskan apakah transaksi tersebut telah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan organisasi.
Dokumen yang perlu diperiksa antara lain:
- Bukti pencairan dana.
- Surat perjanjian atau dokumen pinjaman.
- Persetujuan pejabat atau pengurus yang berwenang.
- Pencatatan dalam pembukuan organisasi.
- Bukti pembayaran atau pengembalian dana.
- Laporan pertanggungjawaban keuangan.
Menurut Helmi, penelusuran tersebut penting untuk memastikan apakah transaksi yang dipersoalkan merupakan pinjaman yang sah secara organisasi atau justru terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
BERPOTENSI MENJADI PERSOALAN HUKUM
Dugaan peminjaman dana iuran tersebut juga perlu dilihat dari perspektif hukum.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat menjadi bahan kajian apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Di antaranya:
Pasal 486 KUHP, mengenai penggelapan, yakni perbuatan memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana.
Pasal 488 KUHP, mengenai penggelapan dalam hubungan kerja, profesi, atau karena mendapat upah.
Pasal 492 KUHP, mengenai penipuan, apabila terdapat penggunaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau cara-cara lain sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
Namun, keberadaan pinjaman yang belum dikembalikan tidak otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana. Penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan, kewenangan, niat, serta fakta hukum melalui proses penegakan hukum.
Karena itu, pemeriksaan dokumen dan klarifikasi seluruh pihak menjadi langkah penting sebelum menarik kesimpulan hukum.
ENAM PERTANYAAN YANG MENUNTUT JAWABAN
Untuk memastikan transparansi pengelolaan dana KORPRI Kabupaten Tanggamus, sejumlah pertanyaan perlu dijawab oleh pihak pengurus maupun pihak terkait:
- Berapa total penerimaan iuran anggota selama periode 2024–2026?
- Siapa yang memiliki kewenangan mengelola dan mencairkan dana?
- Apakah transaksi pinjaman sebesar Rp100.712.500 tersebut telah mendapatkan persetujuan resmi?
- Apakah terdapat perjanjian tertulis dan jaminan atas pinjaman?
- Bagaimana status pengembalian dana dari masing-masing penerima?
- Apakah laporan keuangan organisasi telah diaudit atau diperiksa secara independen?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada anggota sekaligus menjaga kepercayaan terhadap organisasi.
LPAKN DORONG AUDIT DAN PENELUSURAN MENYELURUH
LPAKN RI PROJAMIN DPK Tanggamus mendorong agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administrasi dan audit keuangan secara menyeluruh.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan dan bukti awal yang mencukupi, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme pelaporan resmi.
Dana iuran organisasi bukanlah dana pribadi pengurus. Setiap rupiah yang dihimpun dari anggota harus dikelola berdasarkan ketentuan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pengurus KORPRI Kabupaten Tanggamus mengenai dugaan transaksi tersebut, termasuk dasar pencairan dan status pengembalian dana yang dipersoalkan.
Transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan bagian dari tanggung jawab pengelolaan organisasi. Jika dana benar dipinjamkan, harus jelas dasar dan pertanggungjawabannya. Jika ditemukan penyimpangan, harus ada proses penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
CATATAN REDAKSI
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan awal narasumber dan LPAKN RI PROJAMIN DPK Tanggamus. Informasi mengenai dugaan peminjaman dana sebesar Rp100.712.500 masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Redaksi BERSWARAfakta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pengurus KORPRI Kabupaten Tanggamus, pihak-pihak yang disebut berdasarkan inisial, serta instansi terkait untuk memberikan klarifikasi.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Endarsyah
