DPRD Batu Bara Sampaikan Hasil Reses Tujuh Dapil, Aspirasi Warga Jadi Masukan APBD 2027
BATU BARA | BERSWARAFAKTA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menyampaikan laporan hasil Reses Tahap III Tahun 2026 dari tujuh daerah pemilihan (dapil). Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan di lapangan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027.
Penyampaian laporan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial. Sementara itu, Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri, S.Sos., M.AP.
Turut hadir unsur pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Sekretariat DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat tersebut, laporan hasil reses dari tujuh dapil disampaikan secara bergantian oleh masing-masing perwakilan anggota DPRD.
Tujuh Dapil Sampaikan Aspirasi Masyarakat
Laporan Dapil I yang meliputi Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh dibacakan Atika Arfah Matondang, S.I.Kom.
Selanjutnya, laporan Dapil II meliputi Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar dibacakan Usman, S.E., M.Si. Dapil III yang mencakup Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus dibacakan Muhammad Ridwan.
Sementara itu, laporan Dapil IV Kecamatan Sei Balai dibacakan Rachel Rismauli Paranginangin, S.S. Dapil V Kecamatan Medang Deras dibacakan Syaiful Bakhri, sedangkan Dapil VI Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador dibacakan Agung Setiawan, S.E.
Adapun laporan Dapil VII Kecamatan Air Putih disampaikan Alpon Sirait.
Secara umum, kegiatan reses dilaksanakan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat di desa dan kelurahan. Berbagai masukan dihimpun dari masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga unsur partai politik.
Aspirasi tersebut mencerminkan beragam persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PKH dan Harga Pupuk Bersubsidi Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam laporan Dapil VII Kecamatan Air Putih adalah ketepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Anggota DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan pendataan ulang terhadap penerima PKH agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan.
Selain persoalan bantuan sosial, harga pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian. DPRD meminta agar distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan sektor pertanian.
Kedua persoalan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan sosial, kesejahteraan keluarga, dan dukungan terhadap sektor pertanian.
Aspirasi Reses Diharapkan Masuk Prioritas APBD
Dalam kesimpulan laporan masing-masing dapil, anggota DPRD menyampaikan komitmen untuk meneruskan berbagai aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Meski demikian, tidak seluruh usulan dapat langsung direalisasikan. Setiap aspirasi tetap harus melalui proses pembahasan, penilaian skala prioritas, kesesuaian kewenangan, serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Karena itu, diperlukan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah agar aspirasi yang benar-benar mendesak dapat diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan.
Publik Menanti Realisasi Aspirasi
Penyampaian laporan hasil reses merupakan bagian penting dari fungsi representasi DPRD dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebatas dokumen laporan.
Masyarakat tentu berharap usulan yang disampaikan melalui kegiatan reses dapat ditindaklanjuti secara transparan dan terukur, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, pertanian, serta pembangunan infrastruktur.
Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka terhadap usulan yang dapat direalisasikan maupun yang belum memungkinkan untuk diakomodasi dalam anggaran.
Dengan demikian, hasil Reses Tahap III Tahun 2026 dapat menjadi salah satu pijakan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Batu Bara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebab, keberhasilan reses bukan hanya diukur dari banyaknya aspirasi yang dihimpun, melainkan dari sejauh mana suara masyarakat diwujudkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata.
(Ferdinand Nainggolan)
