Hukum

Forward Dokumen Berlabel A1 Polri Bisa Berujung Pidana, Masyarakat Diminta Tidak Sembarangan Menyebarkan

Oleh admin · Selasa, 17 November 2026 - 20:34 WIB

MEDAN. Berswarafakta.Kebiasaan meneruskan pesan atau forward melalui WhatsApp dan media sosial perlu mendapat perhatian serius, terutama jika informasi yang dibagikan berupa dokumen resmi kepolisian yang bersifat rahasia.

Penyebaran dokumen berlabel A1 Polri kepada pihak yang tidak berwenang dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari terganggunya operasi kepolisian hingga terancamnya keselamatan informan dan saksi. Selasa. 17/11/2026.

Hal tersebut disampaikan Martin Sembiring, S.T., M.T., Mediator Non-Hakim, dalam pandangannya mengenai bahaya penyebaran dokumen kepolisian yang bersifat rahasia di ruang digital.

Menurut Martin, dokumen berlabel A1 tidak boleh diperlakukan seperti informasi biasa yang bebas diteruskan ke berbagai grup percakapan.

Ia menjelaskan, informasi dengan klasifikasi tersebut dapat berkaitan dengan sumber informasi tepercaya, kegiatan operasional, intelijen, maupun proses penegakan hukum yang masih berlangsung. Karena itu, penyebarannya harus memperhatikan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan menganggap semua dokumen yang diterima melalui WhatsApp boleh langsung diteruskan. Ada informasi yang memang harus dilindungi karena menyangkut kepentingan penegakan hukum dan keselamatan seseorang,” demikian substansi peringatan Martin.

Berisiko Mengganggu Operasi Kepolisian

Martin mengingatkan, penyebaran dokumen yang berkaitan dengan operasi kepolisian dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang sedang menjadi sasaran penyelidikan atau penindakan.

Informasi yang bocor berpotensi membuat target melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengubah pola pergerakannya sebelum aparat mengambil tindakan.

Selain itu, terbongkarnya identitas informan maupun saksi dapat membahayakan keselamatan mereka.

Penyebaran informasi yang belum utuh juga berpotensi memunculkan spekulasi, keresahan masyarakat, bahkan mengganggu proses penegakan hukum.

Ada Konsekuensi Hukum

Martin juga mengingatkan bahwa penyebaran dokumen elektronik yang mengandung informasi rahasia dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sejumlah regulasi yang relevan antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan dalam KUHP.

Namun, penerapan sanksi pidana tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena seseorang meneruskan dokumen. Harus terlebih dahulu dibuktikan jenis informasi, status kerahasiaannya, kewenangan pihak yang menyebarkan, serta terpenuhinya unsur pasal yang disangkakan.

Bagi anggota Polri, penyalahgunaan atau pembocoran informasi kedinasan juga dapat berkaitan dengan pertanggungjawaban etik dan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat Diminta Tidak Ikut Menyebarkan

Menghadapi situasi tersebut, Martin mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima dokumen yang diduga merupakan dokumen internal atau rahasia kepolisian.

Ia menyarankan agar masyarakat tidak meneruskan, menyebarluaskan, maupun menjadikan dokumen tersebut sebagai bahan konten media sosial sebelum status dan kewenangan penyebarannya dipastikan.

Apabila menerima dokumen yang diduga bersifat rahasia, masyarakat dapat melaporkannya melalui saluran resmi kepada pihak berwenang tanpa ikut memperluas penyebarannya.

Menurut Martin, literasi digital bukan hanya kemampuan membedakan informasi benar dan hoaks, tetapi juga memahami batasan dalam menyebarkan informasi yang dapat menyangkut keselamatan orang lain dan kepentingan penegakan hukum.

“Bijak bermedia sosial bukan sekadar tidak menyebarkan hoaks. Kita juga harus tahu kapan harus berhenti menekan tombol forward,” menjadi pesan penting dalam pandangannya.

Martin Sembiring.ST.MT

Bagikan: WhatsApp Facebook X

Tinggalkan Komentar