Presiden 2029: Cari Jiwa, Bukan Sekadar Nama

Karya Sebelum Kuasa, Rakyat Sebelum Jabatan, Pancasila sebagai Jati Diri

Jakarta.berswarafakta Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Kita juga tidak kekurangan orang yang pandai berbicara, merangkai slogan, membangun citra, dan menjanjikan perubahan.

Yang mungkin kurang adalah keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar menjelang Pemilu 2029:

Siapa manusia Indonesia yang sebelum memperoleh kekuasaan telah membuktikan dirinya mampu bekerja, berkarya, mengabdi, dan mengubah kehidupan orang lain?

Pertanyaan itu penting karena jabatan tidak otomatis melahirkan karakter. Justru sebaliknya, kekuasaan cenderung memperbesar karakter yang sudah ada dalam diri seseorang.

Karena itu, Indonesia tidak semestinya hanya mencari orang yang ingin menjadi Presiden.

Indonesia harus mencari orang yang telah menjadi pemimpin sebelum menjadi Presiden.

Karya Sebelum Kuasa

Dalam memilih pemimpin, rekam jejak seharusnya lebih penting daripada retorika.

Jangan hanya bertanya, “Jika menjadi Presiden, apa yang akan dilakukan?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

“Sebelum menjadi Presiden, apa yang sudah dilakukan?”

Apa yang telah dibangun? Siapa yang telah dibuat mandiri? Masalah apa yang telah diselesaikan? Apakah ia pernah menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi, membangun masyarakat, memajukan desa, mendidik generasi muda, atau menghadirkan solusi bagi persoalan nyata?

Di situlah konsep karya sebelum kekuasaan menemukan relevansinya.

Seseorang yang telah menghasilkan sesuatu ketika belum memiliki kekuasaan memberi masyarakat kesempatan untuk menilai dirinya berdasarkan bukti, bukan sekadar janji.

Dari sana kita dapat melihat kapasitas, integritas, daya tahan, keberanian mengambil keputusan, kemampuan bekerja bersama orang lain, sekaligus cara ia memperlakukan mereka yang tidak memiliki kekuasaan.

Karya adalah bahasa kepemimpinan yang paling sulit dipalsukan.

Indonesia Tidak Kekurangan Potensi, tetapi Menghadapi Krisis Mentalitas

Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, jumlah penduduk yang besar, pasar yang besar, dan posisi geopolitik yang strategis.

Namun potensi tidak otomatis menjadi kekuatan.

Kita masih berhadapan dengan berbagai penyakit lama: mentalitas “bukan salah saya”, budaya asal bapak senang, feodalisme, mentalitas instan, korupsi, rente, oligarki, ketimpangan, rendahnya produktivitas, serta ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.

Persoalannya, karena itu, bukan semata-mata kekurangan sumber daya.

Kita juga menghadapi persoalan kualitas manusia, mentalitas, tata kelola, produktivitas, dan kepemimpinan.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang bukan sekadar mampu menjalankan mesin pemerintahan, tetapi mampu membangkitkan daya hidup bangsa.

Pemimpin yang membuat masyarakat tidak terus-menerus menunggu bantuan, melainkan memiliki kemampuan untuk menciptakan kesempatan.

Sebab negara yang kuat bukan negara yang rakyatnya selalu bergantung kepada negara.

Negara yang kuat adalah negara yang rakyatnya semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Jiwa Marhaen: Rakyat Bukan Objek Pembangunan

Dalam mencari arah kepemimpinan Indonesia, gagasan tentang jiwa Marhaen masih relevan—bukan sebagai label politik, melainkan sebagai refleksi keberpihakan kepada rakyat yang bekerja, berproduksi, dan ingin hidup bermartabat.

Jiwa Marhaen tidak boleh berhenti sebagai slogan.

Ia harus terlihat dalam kebijakan dan tindakan.

Petani harus mempunyai kesempatan meningkatkan produktivitas.

Nelayan harus mampu memperkuat penghidupan keluarganya.

Buruh harus memperoleh perlindungan dan kesempatan hidup layak.

UMKM harus mempunyai ruang untuk tumbuh menjadi usaha yang lebih kuat.

Anak muda harus memperoleh kesempatan menciptakan masa depannya sendiri.

Masyarakat desa harus ditempatkan sebagai pelaku pembangunan, bukan sekadar penerima program.

Ukuran keberpihakan kepada rakyat sebenarnya sederhana:

Apakah kepemimpinan membuat rakyat semakin mandiri atau justru semakin bergantung?

Kita membutuhkan rakyat yang berdaya, bukan rakyat yang dipelihara ketergantungannya.

Desa Bukan Halaman Belakang Indonesia

Indonesia bukan hanya Jakarta.

Indonesia bukan hanya kota-kota besar, kawasan industri, gedung pencakar langit, pusat perdagangan, dan jalan tol.

Indonesia juga adalah desa.

Desa adalah ruang produksi pangan, pusat kebudayaan, sumber ekonomi rakyat, sekaligus salah satu fondasi ketahanan nasional.

Karena itu, pembangunan desa tidak boleh berhenti pada pembangunan jalan, gedung, atau infrastruktur fisik.

Desa harus menjadi subjek pembangunan.

Petani membutuhkan teknologi, modal, akses pasar, kepastian harga, dan industri pengolahan.

Hasil desa tidak boleh terus-menerus meninggalkan desa dalam bentuk bahan mentah.

Rantai nilainya harus diperpanjang:

produksi → pengolahan → industri → nilai tambah → merek → pasar → ekspor → kesejahteraan.

Jika desa hanya menjadi pemasok bahan mentah, nilai terbesar akan dinikmati di tempat lain.

Sebaliknya, jika desa menjadi bagian dari ekosistem industri dan ekonomi nasional, maka pembangunan tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kemandirian.

Kalau desa kuat, fondasi Indonesia ikut kuat.

Bukan Anti-Pasar, Bukan Anti-Investasi

Keberpihakan kepada rakyat tidak berarti memusuhi pengusaha.

Jiwa Marhaen bukan anti-pasar. Bukan pula anti-investasi.

Indonesia membutuhkan modal, teknologi, industri, kewirausahaan, inovasi, dan dunia usaha.

Yang harus dipastikan adalah arah hubungan antara modal dan kepentingan publik.

Modal harus menjadi alat pembangunan; pembangunan tidak boleh dikendalikan semata-mata oleh kepentingan modal.

Yang harus dilawan bukan kegiatan ekonominya, melainkan rente, monopoli, penyalahgunaan kekuasaan, kartel, dan ketimpangan kesempatan.

Indonesia harus berani bergerak dari:

bahan mentah → industri → teknologi → produk → merek Indonesia → pasar global.

Kekayaan alam tidak boleh berhenti menjadi angka dalam laporan ekspor.

Ia harus diubah menjadi kemampuan teknologi, lapangan kerja, nilai tambah, dan kesejahteraan rakyat.

Inilah yang seharusnya menjadi salah satu ukuran kemandirian ekonomi Indonesia.

Belajar dari Pemimpin, Tanpa Menjadi Salinan

Setiap zaman melahirkan pemimpin dengan pengalaman, karakter, dan konteks yang berbeda.

Dari pengalaman Vladimir Putin, misalnya, kita dapat membaca pentingnya kapasitas negara dan konsolidasi kekuatan nasional—sekaligus memahami bahwa setiap model kepemimpinan harus dilihat secara kritis dalam konteks sejarah dan politiknya sendiri.

Dari perjalanan Joko Widodo, kita dapat melihat arti kedekatan dengan rakyat serta pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah.

Dari pengalaman Prabowo Subianto, kita dapat melihat penekanan pada pengabdian, pertahanan negara, dan gagasan mengenai kedaulatan serta kepentingan nasional.

Tetapi Indonesia tidak membutuhkan salinan siapa pun.

Kita tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar meniru negara lain atau mengulang masa lalu.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang lahir dari kebutuhan, pengalaman, dan karakter bangsa Indonesia sendiri.

Kita boleh belajar dari dunia.

Namun kita harus tetap menjadi diri sendiri.

Pancasila Harus Dirasakan, Bukan Sekadar Dihafalkan

Pada akhirnya, seluruh pembicaraan tentang kepemimpinan harus kembali kepada Pancasila.

Pancasila jangan berhenti sebagai teks yang dihafalkan di sekolah, slogan dalam pidato, atau simbol dalam upacara.

Pancasila harus terasa dalam kehidupan rakyat.

Ia terasa ketika orang miskin memperoleh keadilan.

Ketika petani memperoleh kesempatan.

Ketika buruh dihargai.

Ketika pengusaha memperoleh kepastian hukum.

Ketika anak desa mendapatkan pendidikan bermutu.

Ketika masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Ketika perbedaan diselesaikan melalui musyawarah.

Dan ketika kekuasaan tidak digunakan untuk memperkaya segelintir orang.

Pancasila bukan hanya untuk diucapkan. Pancasila harus dialami.

Di situlah Pancasila menjadi membumi.

Dan ketika Pancasila benar-benar menjadi cara berpikir, cara bekerja, cara mengambil keputusan, dan cara hidup, ia tidak lagi sekadar menjadi ideologi negara.

Ia menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Presiden Bukan Sekolah Karakter

Ada satu prinsip yang patut kita pegang menjelang 2029:

Presiden bukan tempat untuk belajar menjadi pemimpin.

Karakter harus ditempa sebelum jabatan.

Integritas harus terlihat sebelum kekuasaan.

Keberpihakan kepada rakyat harus dibuktikan sebelum kampanye.

Keberanian harus diuji sebelum seseorang berada di puncak kekuasaan.

Dan karya harus hadir sebelum janji.

Karena itu, masyarakat perlu melihat perjalanan seorang calon pemimpin secara utuh.

Apa yang ia kerjakan ketika belum memiliki kekuasaan?

Bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih lemah darinya?

Bagaimana ia menghadapi kegagalan?

Bagaimana ia menggunakan kesempatan ketika tidak ada kamera?

Dan yang paling penting:

Apa yang ia lakukan ketika tidak ada keuntungan politik yang bisa diperoleh?

Di situlah karakter sering kali terlihat paling jelas.

Ukuran Presiden Bukan Popularitas, Melainkan Kekuatan Bangsa

Presiden bukan sekadar kepala pemerintahan.

Presiden adalah salah satu penentu arah perjalanan bangsa.

Karena itu, ukuran keberhasilan seorang Presiden tidak cukup berupa popularitas, banyaknya program, atau meriahnya komunikasi politik.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah rakyat menjadi lebih kuat?

Apakah desa menjadi lebih produktif?

Apakah manusia Indonesia menjadi lebih sehat, terdidik, dan kompeten?

Apakah ekonomi bergerak dari konsumsi menuju produktivitas?

Apakah sumber daya alam menghasilkan nilai tambah di dalam negeri?

Apakah hukum semakin dipercaya?

Apakah korupsi dan rente semakin sulit berkembang?

Apakah kesempatan ekonomi semakin terbuka?

Apakah Indonesia semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri?

Inilah ukuran kepemimpinan yang sesungguhnya.

Bukan sekadar berapa banyak janji yang disampaikan, tetapi berapa besar kemampuan bangsa yang berhasil dibangkitkan.

Kita Mencari Jiwa, Bukan Sekadar Nama

Pada akhirnya, bangsa Indonesia tidak sedang mencari manusia yang sempurna.

Kita mencari manusia yang memiliki jiwa pengabdian.

Jiwa yang mau turun ke bawah.

Jiwa yang dekat dengan rakyat.

Jiwa yang menghormati desa.

Jiwa yang berani menghadapi masalah.

Jiwa yang tidak hidup dari rente.

Jiwa yang tidak tunduk kepada kepentingan segelintir orang.

Jiwa yang mampu mengubah gagasan menjadi karya.

Dan jiwa yang menjadikan Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi cara hidup bangsa.

Maka menjelang 2029, pertanyaan kita tidak boleh berhenti pada:

“Siapa yang paling populer?”

Bukan pula:

“Siapa yang paling banyak berjanji?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Siapa yang sudah berkarya sebelum berkuasa?”

Karena bangsa yang besar tidak boleh menyerahkan masa depannya hanya kepada kata-kata.

Kita harus melihat jejak.

Kita harus melihat karya.

Kita harus melihat karakter.

Dan yang paling penting:

Kita harus mencari jiwa kepemimpinan yang sesungguhnya sudah tumbuh di dalam bangsa Indonesia.

Karya sebelum kuasa.
Rakyat sebelum jabatan.
Desa sebagai kekuatan bangsa.
Pancasila sebagai jati diri.

Indonesia tidak sedang mencari sekadar nama. Indonesia sedang mencari jiwa yang mampu membangkitkan bangsa.

Mediator Martin Sembiring, S.T., M.T., C.Med., C., ES.