Ketua Umum FORWAKUM TIPIKOR Soroti Disdik Batu Bara, Dugaan Penjualan Buku dan Atribut Sekolah
BATU BARA. BersearaFakta. Ketua Umum Forum Wartawan Hukum Tindak Pidana Korupsi (FORWAKUM TIPIKOR), Alaiaro Nduru, menyoroti sejumlah dugaan praktik penjualan buku LKS serta pakaian dan atribut sekolah yang disebut membebani orang tua siswa di Kabupaten Batu Bara.
Sorotan tersebut mencuat di tengah pemberitaan mengenai dugaan penjualan buku LKS kepada siswa, pakaian olahraga, baju koko, atribut sekolah, hingga isu “5–10 ikat menjadi bola”. Berbagai informasi tersebut, menurut Nduru, perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Nduru meminta Bupati Batu Bara mengevaluasi pejabat dan jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
“Saya sendiri menemukan adanya penjualan buku LKS di UPTD SD Negeri 08 Tanjung Seri dengan rekanan yang diduga dikondisikan oleh oknum Ketua K3S Kecamatan Laut Tador. Hal ini juga sudah viral diberitakan sejumlah media, namun sampai saat ini saya belum melihat adanya tindakan dari Plt. Kadis Pendidikan,” ujar Nduru, Jumat (25/9/2026).
Ia juga mengaku menemukan penjualan pakaian olahraga, baju koko, dan atribut sekolah di salah satu UPTD SMP Negeri dengan total harga yang disebut mencapai Rp310.000 per siswa.
“Untuk baju olahraga Rp170.000, baju koko Rp65.000, sedangkan atribut sekolah dan lainnya sehingga totalnya Rp310.000. Bentuk baju olahraga tersebut juga menurut saya lebih menyerupai pakaian pariwisata,” katanya.
Menurut Nduru, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi menambah beban pengeluaran orang tua siswa.
Saat dikonfirmasi media ini di salah satu UPTD SMP Negeri, kepala sekolah membenarkan adanya harga tersebut. Ia menyebut harga baju olahraga Rp170.000, baju koko Rp65.000, serta atribut sekolah dan kebutuhan lainnya sehingga total mencapai Rp310.000 per siswa.
Kepala sekolah tersebut juga menunjukkan contoh pakaian olahraga kepada wartawan di ruang kerjanya pada Kamis (24/9/2026).
“Saya hanya ikut kawan-kawan kepala sekolah yang lain. Katanya, yang memasukkan bahan itu oknum berinisial DP,” ujar kepala sekolah tersebut sembari memberikan nomor telepon seluler seseorang berinisial DP kepada wartawan.
Nduru menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Jangan sampai sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi juga terindikasi menjadi objek bisnis untuk meraup keuntungan yang akhirnya membebani orang tua siswa,” katanya.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pengadaan serta penetapan harga berbagai kebutuhan siswa tersebut.
“Karena tidak adanya SOP mengenai harga dan pelaksanaannya, muncul pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara?” ujar Nduru.
Ia berharap Bupati Batu Bara memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan memastikan pengelolaan pendidikan berjalan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Bagaimana motto ‘Batu Bara Bahagia’ dapat terwujud jika persoalan seperti ini terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan? Pendidikan seharusnya menjadi prioritas sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan untuk menciptakan generasi yang siap membawa pembaruan dan kemajuan bagi Kabupaten Batu Bara,” pungkasnya.
GEMA SATU MEMBARA Ikut Soroti
Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bersatu Membangun Batu Bara (GEMA SATU MEMBARA), Jekson Siahaan, turut menanggapi persoalan dugaan banyaknya pungutan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
Jekson meminta Bupati Batu Bara melakukan evaluasi terhadap jajaran Dinas Pendidikan, termasuk kepala dinas.
“Penjualan buku di sekolah merupakan pelanggaran karena sudah ada Dana BOS untuk pembelian buku,” ujar Jekson, Jumat (25/9/2026).
Sementara itu, Yaser Abdillah selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan atas sejumlah dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut meskipun telah beberapa kali dikonfirmasi wartawan melalui telepon seluler.
(TS)