GNTP Kirim 8 Surat ke Mabes Polri, Polda Bali dan Kompolnas, Desak Evaluasi Penghentian Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan BBM
Lengkap dengan Bukti Resi SPX Express, GNTP Minta Kapolri dan Bareskrim Turun Tangan, Pertanyakan Keberadaan USB Bukti Elektronik
SITUBONDO – DENPASAR – JAKARTA, 15 November 2026 . Berswarafakta. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Transparansi Publik (DPP GNTP – Integrity Watch) resmi mengirimkan delapan surat kepada sejumlah pejabat strategis di lingkungan Mabes Polri, Polda Bali, hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pengiriman tersebut merupakan langkah GNTP untuk meminta pengawasan, supervisi, dan evaluasi terhadap penghentian penyelidikan dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Denpasar, Bali.
Delapan surat tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi SPX Express layanan Hemat pada 15 November 2026. Masing-masing surat telah dilengkapi nomor resi elektronik atau Airway Bill (AWB) sebagai bukti administrasi pengiriman.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas laporan polisi yang sebelumnya disampaikan Ketua Umum DPP GNTP, Rasyidi, C, PM, C, LOP (Didik Castielo), melalui SPKT Polda Bali.
GNTP meminta perhatian serius pimpinan Polri setelah Ditreskrimsus Polda Bali menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tertanggal 15 Juli 2026 dengan alasan tidak cukup bukti.
DELAPAN SURAT RESMI DITUJUKAN KEPADA PEJABAT STRATEGIS POLRI
Delapan instansi yang menjadi tujuan pengiriman surat DPP GNTP meliputi:
1. Kepala Bareskrim Polri (Kabareskrim Polri)
Perihal permohonan supervisi, evaluasi penghentian penyelidikan, gelar perkara khusus, dan penelusuran bukti elektronik.
Nomor resi: SPXID06770144757B
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
Perihal penyampaian permohonan perhatian dan pengawasan pimpinan terhadap penanganan laporan dugaan penyalahgunaan BBM di Polda Bali.
Nomor resi: SPXID06868408440B
3. Inspektur Pengawasan Umum Polri (Irwasum Polri)
Perihal permohonan pengawasan dan penelaahan prosedur penanganan laporan serta administrasi penerimaan barang bukti elektronik.
Nomor resi: SPXID06169345305B
4. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Kadiv Propam Polri)
Perihal permohonan penelaahan dugaan ketidaksesuaian prosedur dan profesionalitas penanganan laporan masyarakat.
Nomor resi: SPXID06867431558B
5. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri (Dittipidter)
Perihal permohonan penelusuran informasi dan koordinasi atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Padang Galak, Denpasar, serta kemungkinan keterkaitannya dengan bukti dalam laporan pelapor.
Nomor resi: SPXID06252720995B
6. Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda Bali)
Perihal permohonan perhatian dan evaluasi terhadap penghentian penyelidikan Laporan Polisi Nomor LP/B/213/III/2026/SPKT/POLDA BALI.
Nomor resi: SPXID06452274364B
7. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali (Dirreskrimsus Polda Bali)
Perihal permohonan klarifikasi dan evaluasi penanganan laporan, dasar penghentian penyelidikan, serta keberadaan dan pemeriksaan barang bukti USB/flashdisk.
Nomor resi: SPXID06658471997B
8. Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Perihal pengaduan dan permohonan pemantauan terhadap penanganan laporan masyarakat oleh Polda Bali.
Nomor resi: SPXID06187775740B
Dengan adanya delapan nomor resi tersebut, GNTP menyatakan telah menempuh jalur administrasi resmi untuk menyampaikan aspirasi dan permohonan pengawasan kepada instansi yang berwenang.
LAPORAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN BBM DIHENTIKAN
Persoalan ini bermula dari laporan polisi yang disampaikan Didik Castielo pada 4 Maret 2026 melalui SPKT Polda Bali dengan Nomor LP/B/213/III/2026/SPKT/POLDA BALI.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite di SPBU 54.801.42, Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar, Bali.
Dalam uraian laporan, pelapor menyebut adanya kendaraan jenis pick up berwarna hijau metalik dengan nomor polisi DK 1802 CX yang diduga melakukan pengisian BBM secara berulang.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada 23 Februari 2026 sekitar pukul 12.17 WITA.
Menurut keterangan pelapor, setelah melakukan pengisian BBM, kendaraan tersebut tidak langsung meninggalkan area SPBU. Kendaraan justru disebut berputar di dalam area SPBU dan kembali melakukan pengisian.
Total pembelian BBM dalam rangkaian kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp1.500.000.
Namun, dalam perkembangan penanganan laporan, Ditreskrimsus Polda Bali menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan pada 15 Juli 2026 dengan alasan tidak cukup bukti.
GNTP menyatakan menghormati kewenangan kepolisian. Meski demikian, organisasi tersebut meminta adanya penjelasan transparan mengenai proses pemeriksaan dan pertimbangan seluruh bukti yang telah disampaikan pelapor.
GNTP PERTANYAKAN KEBERADAAN USB/FLASHDISK ASLI
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama GNTP adalah keberadaan barang bukti elektronik berupa USB atau flashdisk asli yang menurut keterangan Didik telah diserahkan kepada petugas SPKT Polda Bali.
Didik menyampaikan bahwa penyerahan USB tersebut telah diterima dan ditandatangani petugas melalui tanda terima khusus. Akan tetapi, menurut keterangannya, salinan tanda terima tersebut tidak diberikan kepada pelapor.
USB yang dimaksud disebut memuat rekaman video dengan keterangan seseorang yang menyebutkan bahwa mobil Kijang yang dimaksud merupakan milik seseorang bernama Putu Juli.
Atas persoalan tersebut, GNTP meminta klarifikasi resmi mengenai enam hal penting:
- Keberadaan USB/flashdisk asli yang telah diserahkan.
- Administrasi dan pencatatan penerimaan barang bukti oleh SPKT.
- Salinan tanda terima yang telah ditandatangani petugas.
- Pemeriksaan dan analisis rekaman video dalam USB.
- Pendalaman keterangan mengenai dugaan kepemilikan mobil Kijang oleh Putu Juli.
- Pertimbangan terhadap bukti elektronik tersebut dalam proses gelar perkara sebelum penghentian penyelidikan.
Menurut GNTP, kejelasan administrasi penerimaan dan pengelolaan barang bukti merupakan bagian penting dari akuntabilitas penanganan laporan masyarakat.
PEMBERITAAN LIMA TERSANGKA BBM DI PADANG GALAK IKUT DISOROT
Selain meminta evaluasi penanganan laporan di SPBU 54.801.42, GNTP juga menyoroti pemberitaan mengenai pengungkapan dugaan praktik penjualan dan penimbunan BBM bersubsidi di kawasan Padang Galak, Denpasar.
Dalam pemberitaan media yang beredar, disebutkan adanya lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial PJ, FB, FM, FDW, dan HR.
Pengungkapan tersebut diberitakan berlangsung di sebuah gudang yang diduga berkedok bengkel cat di Jalan Padang Galak 4, Kesiman, Denpasar Timur, pada 6 November 2026 sekitar pukul 20.00 WITA.
Salah satu nama yang muncul dalam pemberitaan adalah PJ alias Putu Juli.
Informasi tersebut menjadi perhatian GNTP karena sebelumnya pelapor mengaku telah menyerahkan USB berisi rekaman video yang memuat keterangan mengenai dugaan kepemilikan mobil Kijang oleh seseorang bernama Putu Juli.
Meski demikian, GNTP menegaskan bahwa kesamaan nama tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan antara laporan di SPBU 54.801.42 dengan perkara yang diberitakan di Padang Galak.
Oleh karena itu, GNTP meminta Bareskrim Polri melakukan verifikasi dan penelusuran apabila terdapat hubungan faktual berdasarkan alat bukti yang sah.
GNTP juga menegaskan tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun. Seluruh pihak tetap harus memperoleh perlindungan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.
KETUA UMUM GNTP: KAMI BERHARAP KAPOLRI BARU TEGAK LURUS, JANGAN ADA TEBANG PILIH
Ketua Umum DPP GNTP, Rasyidi, C, PM, C, LOP (Didik Castielo), mengatakan pengiriman delapan surat tersebut merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal penegakan hukum.
“Kami dari DPP GNTP sudah mengambil langkah resmi dengan mengirimkan delapan surat kepada instansi terkait, mulai dari Kabareskrim, Kapolri, Irwasum, Propam, Dittipidter, Kapolda Bali, Dirreskrimsus Polda Bali, hingga Kompolnas,” ungkap Didik.
Ia menegaskan bahwa seluruh surat telah diproses melalui jasa ekspedisi dan masing-masing memiliki nomor resi pengiriman.
“Artinya, kami tidak hanya menyampaikan pernyataan melalui media, tetapi juga menempuh jalur administrasi resmi,” tegasnya.
Didik berharap di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Kami berharap di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, institusi Polri benar-benar mampu tegak lurus dalam penegakan hukum. Jangan ada tebang pilih. Jangan sampai masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana dengan membawa bukti justru tidak memperoleh penjelasan yang memadai,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa GNTP tidak meminta seseorang dihukum tanpa melalui proses hukum.
“Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa proses hukum. Kami hanya meminta agar seluruh bukti diperiksa, seluruh fakta ditelusuri, dan setiap keputusan penyidik dapat dipertanggungjawabkan.”
“Apabila memang tidak cukup bukti, kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana proses pemeriksaan bukti tersebut dilakukan. Apabila ditemukan fakta atau bukti baru, kami berharap dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” lanjutnya.
Menurut Didik, prinsip keadilan harus berlaku sama bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang maupun kedudukan seseorang.
GNTP SIAP KAWAL HINGGA ADA KLARIFIKASI RESMI
Setelah pengiriman delapan surat tersebut, DPP GNTP menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap proses administrasi maupun tindak lanjut dari masing-masing instansi.
Sejumlah langkah yang akan dilakukan antara lain:
- Memantau perjalanan seluruh surat berdasarkan nomor resi SPX Express.
- Menyimpan bukti pengiriman dan bukti penerimaan dari masing-masing instansi.
- Meminta nomor agenda atau registrasi surat setelah diterima.
- Meminta klarifikasi mengenai status USB/flashdisk asli yang diserahkan kepada SPKT Polda Bali.
- Meminta penjelasan mengenai pemeriksaan bukti elektronik sebelum penghentian penyelidikan.
- Mengawal permohonan supervisi dan gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri.
- Meminta Kompolnas melakukan pemantauan sesuai kewenangannya.
- Mengambil langkah hukum lanjutan apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
GNTP berharap seluruh instansi terkait memberikan respons dan tindak lanjut secara profesional terhadap surat-surat yang telah dikirimkan.
PENEGASAN: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS MENJADI TUNTUTAN
DPP Gerakan Nasional Transparansi Publik menegaskan bahwa langkah yang ditempuh bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menurut GNTP, pengawalan terhadap laporan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum.
Persoalan BBM bersubsidi menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan perlu ditangani berdasarkan fakta, bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, GNTP menunggu respons dari delapan instansi yang telah dikirimi surat resmi.
Harapan organisasi tersebut adalah agar seluruh proses penanganan laporan dapat dijelaskan secara terbuka, keberadaan barang bukti elektronik memperoleh kepastian, dan setiap keputusan penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi GNTP, persoalan ini bukan sekadar mempertanyakan penghentian penyelidikan, melainkan juga memperjuangkan hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, transparansi, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(Redaksi)
