Sang Mediator Berbicara Damai: Menjembatani Konflik Agraria Menuju Keadilan Bermartabat

Konflik pertanahan yang melibatkan penguasaan tanah turun-temurun dan kepemilikan sertifikat resmi membutuhkan penyelesaian yang mengedepankan verifikasi hukum, dialog, dan keadilan substantif.

LAMPUNG. Berswarafakta. Persoalan agraria masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Sengketa antara masyarakat yang menguasai tanah secara turun-temurun berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan pihak yang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) kerap memunculkan persoalan hukum sekaligus mengancam keharmonisan sosial. Minggu.23/10/2026.

Dalam artikel opini berjudul “Sang Mediator Berbicara Damai: Menjembatani Konflik Agraria Menuju Keadilan Bermartabat”, Ir. Martin Sembiring, S.T., M.T., C.Med., menekankan pentingnya peran mediator dalam membantu para pihak menemukan penyelesaian yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

Menurut perspektif yang disampaikan dalam tulisan tersebut, konflik agraria tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat dokumen administratif. Riwayat penguasaan tanah, alas hak, batas bidang, bukti transaksi, keterangan saksi, serta proses penerbitan sertifikat juga perlu diperiksa secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Legalitas dan legitimasi dalam sengketa tanah

Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Namun, dalam perkara tertentu, munculnya bukti atau dugaan cacat dalam proses penerbitan sertifikat dapat memicu sengketa yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, penguasaan fisik secara turun-temurun berdasarkan SKT atau dokumen lain juga perlu dinilai berdasarkan keabsahan alas hak dan kekuatan bukti pendukungnya.

Karena itu, keberadaan SKT tidak serta-merta mengesampingkan sertifikat tanah yang terdaftar. Demikian pula, sertifikat tidak menjadikan setiap persoalan mengenai riwayat perolehan dan proses penerbitannya tertutup dari pemeriksaan hukum.

Penyelesaian sengketa harus bertumpu pada pemeriksaan bukti secara objektif, termasuk riwayat tanah, dokumen pertanahan, kondisi lapangan, dan hak masing-masing pihak.

Mediasi sebagai jalan penyelesaian

Martin Sembiring memandang mediasi sebagai salah satu jalur penting untuk menyelesaikan konflik agraria tanpa harus langsung membawa seluruh persoalan ke pengadilan.

Mediasi dapat membuka ruang komunikasi bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyampaikan bukti, menjelaskan kepentingan, serta mencari titik temu dengan bantuan pihak netral. Proses tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme mediasi pertanahan yang tersedia pada instansi berwenang atau melalui musyawarah para pihak dengan fasilitasi tokoh masyarakat, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendekatan damai bukan berarti mengabaikan hak hukum salah satu pihak. Sebaliknya, mediasi yang baik harus memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk didengar dan mempertimbangkan penyelesaian berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, jalur pengadilan tetap terbuka sesuai jenis sengketa, kewenangan lembaga peradilan, dan persyaratan prosedural yang berlaku.

Menempatkan keadilan sebagai tujuan

Dalam sengketa pertanahan, proses litigasi dapat membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penyelesaian melalui dialog patut dipertimbangkan ketika perkara memungkinkan untuk dimediasi.

Meski demikian, pilihan antara mediasi dan litigasi harus mempertimbangkan karakter sengketa, kekuatan bukti, posisi hukum para pihak, serta kemungkinan tercapainya kesepakatan yang dapat dilaksanakan.

Verifikasi data fisik dan yuridis secara transparan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemeriksaan yang cermat diharapkan dapat membantu menghindari kesimpulan sepihak sekaligus mencegah konflik berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Tanah bukan sekadar aset

Melalui gagasan “Sang Mediator Berbicara Damai”, Martin Sembiring mengajak para pemangku kepentingan untuk mengedepankan dialog, kejernihan berpikir, dan musyawarah dalam menghadapi persoalan agraria.

Pesan tersebut menempatkan mediator bukan sebagai pihak yang menentukan siapa yang harus menang, melainkan sebagai fasilitator yang membantu para pihak memahami persoalan dan mencari penyelesaian secara adil, tanpa mengesampingkan hukum.

Pada akhirnya, tanah tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi dan kepemilikan administratif. Bagi masyarakat, tanah juga menyangkut tempat tinggal, sumber penghidupan, sejarah keluarga, dan martabat.

Oleh sebab itu, penyelesaian konflik agraria membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak, keterbukaan dalam pemeriksaan bukti, dan upaya menjaga keharmonisan sosial.

Sebab, keadilan atas tanah bukan semata-mata tentang siapa yang memegang dokumen, melainkan tentang bagaimana hak setiap pihak diperiksa dan dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku.

Penulis opini: Ir. Martin Sembiring, S.T., M.T., C.Med.