Kedaulatan Rakyat atas Tanah Disorot, Warga Diminta Mendapat Perlindungan dan Ganti Rugi yang Adil
JAKARTA. Berswarafakta. Persoalan hak atas tanah di tengah pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menjadi perhatian penting dalam upaya mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Transparansi pendataan, pengakuan terhadap bukti penguasaan tanah, serta pemberian ganti kerugian yang layak dinilai perlu menjadi perhatian dalam setiap proses pengadaan tanah.Sabtu. 24/10/2026.
Hal tersebut disampaikan Martin Sembiring, S.T., M.T., http://C.Med, dalam tulisannya berjudul “Kedaulatan Rakyat atas Tanah: Meneguhkan Hak dan Martabat Warga di Tengah Kepentingan Umum.”
Dalam tulisannya, Martin menegaskan bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi ruang hidup, sumber penghidupan, serta bagian dari sejarah dan warisan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Karena itu, menurutnya, pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang tanahnya terdampak.
Soroti Transparansi Pendataan Tanah
Martin menyoroti sejumlah persoalan yang dapat muncul dalam proses pengadaan tanah, antara lain pendataan yang tidak melibatkan warga secara memadai, anggapan bahwa tanah tanpa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan tanah negara, serta klaim kepemilikan yang belum didukung dasar hukum yang jelas.
Ia berpandangan bahwa ketiadaan sertifikat tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya hak atas tanah. Dokumen adat, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), surat keterangan tanah, dan bukti penguasaan fisik dapat menjadi bahan pembuktian, bergantung pada keabsahan dokumen, riwayat tanah, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Oleh sebab itu, status tanah perlu diperiksa secara cermat dengan mempertimbangkan bukti tertulis, riwayat penguasaan, keterangan saksi, dan data pertanahan yang relevan.
Pembangunan Harus Menghormati Hak Warga
Martin menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan untuk kepentingan umum tidak berarti mengabaikan hak masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, pembangunan perlu dilaksanakan dengan prosedur yang transparan dan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keberatan, mengklarifikasi status tanah, serta memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Ia juga menekankan pentingnya ganti kerugian yang layak dan adil bagi pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prinsip tersebut sejalan dengan pentingnya perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, beserta peraturan pelaksanaannya.
Tiga Aspek Penting dalam Keadilan Agraria
Dalam tulisannya, Martin menggarisbawahi tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan keadilan agraria.
Pertama, transparansi, yakni pelibatan masyarakat sejak tahap pendataan dan inventarisasi tanah agar informasi mengenai bidang tanah dan pihak yang berhak dapat diverifikasi secara terbuka.
Kedua, pengakuan hak, yaitu pemeriksaan yang cermat terhadap bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, termasuk bukti yang bersumber dari adat dan riwayat penguasaan masyarakat.
Ketiga, ganti kerugian yang adil, yakni pemberian kompensasi berdasarkan penilaian dan prosedur sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan hak pihak yang berhak atas tanah.
Ketiga aspek tersebut menjadi penting agar proses pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum berkepanjangan maupun sengketa di tengah masyarakat.
Mendorong Kesadaran Hukum Masyarakat
Martin juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjaga solidaritas, dan merawat kearifan lokal dalam menghadapi persoalan pertanahan.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami dokumen dan riwayat tanah yang dimiliki, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah perlu menjalankan kewenangannya sesuai hukum dan menghormati hak pihak yang terdampak.
Pada akhirnya, pembangunan dan perlindungan hak atas tanah perlu berjalan beriringan. Kepentingan umum tetap dapat diwujudkan dengan memperhatikan prosedur hukum, kepastian hak, partisipasi masyarakat, serta ganti kerugian yang layak bagi pihak yang berhak.
Martin Sembiring.ST.MT
