RKP Bedah Liberalisme Pasar: Bung Karno Tegaskan Kemerdekaan Harus Disertai Kedaulatan Ekonomi Rakyat

MEDAN. Berswarafakta.Rumah Kebangsaan Pancasila (RKP) menggelar Webinar Kebangsaan Episode 182 bertajuk “Free Fight Liberalism: Ditolak Bung Karno, Dijawab Pancasila”, Sabtu (31/10/2026). Diskusi yang berlangsung melalui Zoom Meeting mulai pukul 19.45 WIB tersebut membahas tantangan liberalisme ekonomi serta pentingnya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Sabtu.31/10/2026.

Webinar menghadirkan Martin Sembiring, S.T., M.T., C.Med., C.ES., dosen Pancasila Politeknik Negeri Medan, sebagai narasumber utama. Kegiatan dipandu Bendahara Umum RKP, Sugianto, dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum RKP, Edi Suryadi.

Dalam diskusi tersebut, salah satu pokok pembahasan adalah kritik terhadap free fight liberalism, yakni sistem persaingan ekonomi bebas yang dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan apabila tidak diimbangi regulasi, keberpihakan, dan tanggung jawab sosial.

Kemerdekaan Harus Membebaskan Rakyat dari Eksploitasi Ekonomi

Pemikiran Bung Karno menjadi salah satu landasan utama pembahasan. Kemerdekaan Indonesia, dalam perspektif tersebut, tidak boleh hanya dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan politik. Kemerdekaan juga harus menghadirkan pembebasan rakyat dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi.

Sejarah liberalisme ekonomi di Indonesia antara lain dapat ditelusuri sejak pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870 pada masa kolonial Belanda. Kebijakan tersebut membuka kesempatan lebih luas bagi modal swasta Eropa untuk berinvestasi di sektor perkebunan dan pengelolaan tanah.

Pengalaman sejarah itu memperlihatkan bahwa kebebasan investasi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika akses terhadap tanah, modal, pendidikan, dan sumber daya ekonomi tidak merata, kebebasan pasar justru berpotensi memperkuat posisi kelompok yang telah memiliki kekuatan ekonomi.

Karena itu, kedaulatan politik harus berjalan beriringan dengan kedaulatan ekonomi agar kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Marhaenisme sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan

Pembahasan juga menyoroti Marhaenisme sebagai gagasan perjuangan Bung Karno yang menempatkan rakyat kecil sebagai subjek utama pembangunan nasional.

Petani, buruh, nelayan, pengrajin, dan pedagang kecil merupakan kelompok masyarakat yang harus memperoleh kesempatan setara dalam mengakses sumber daya produktif dan menikmati hasil pembangunan.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Marhaenisme menggunakan analisis struktural untuk memahami ketimpangan penguasaan modal, relasi kelas, dan eksploitasi sumber daya alam.

Gagasan Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi juga menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui kebebasan politik dan pemilihan umum. Demokrasi harus mencakup kehidupan ekonomi, sehingga rakyat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam menentukan arah dan menikmati hasil pembangunan.

Pancasila dengan semangat gotong royong menjadi landasan filosofis untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan bersama.

Ketimpangan Ekonomi Menjadi Tantangan Reformasi

Dalam pembahasan mengenai perkembangan ekonomi nasional, webinar turut menyoroti perjalanan kebijakan ekonomi sejak era Orde Baru hingga Reformasi.

Pada masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi dan investasi didorong melalui berbagai kebijakan deregulasi. Namun, perkembangan kapitalisme nasional juga tidak terlepas dari persoalan relasi antara kekuatan modal, kekuasaan, dan birokrasi.

Sementara itu, pascakrisis ekonomi 1997–1998, Indonesia menjalankan berbagai program restrukturisasi ekonomi, termasuk privatisasi BUMN dan reformasi sektor keuangan dalam kerangka kerja sama dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF.

Persoalan ketimpangan penguasaan pendapatan dan kekayaan masih menjadi tantangan serius. Dalam materi webinar, dikutip estimasi World Inequality Report 2026 yang menyebutkan bahwa 10 persen kelompok penduduk teratas di Indonesia menguasai sekitar 46 persen pendapatan nasional dan 59 persen kekayaan.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan kesempatan dan distribusi manfaat pembangunan.

Webinar juga menyoroti pengelolaan BUMN melalui skema holding dan anak perusahaan. Restrukturisasi korporasi perlu tetap memperhatikan mandat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, bantuan sosial dan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai penting sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Namun, keduanya tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan memberikan kesempatan produktif kepada rakyat.

Enam Pilar Membangun Kembali Ekonomi Kerakyatan

Sebagai bagian dari pembahasan solusi, webinar mengangkat enam agenda strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila.

Pertama, reformasi BUMN. BUMN perlu diarahkan kembali pada mandat pelayanan publik, pengelolaan aset strategis, dan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.

Kedua, penguatan ekonomi Marhaen. Petani, nelayan, UMKM, pengrajin, dan koperasi harus memperoleh akses lebih luas terhadap modal, teknologi, tanah, serta jaringan pemasaran.

Ketiga, reformasi investasi. Kebijakan investasi harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, mendorong transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Keempat, transformasi bantuan sosial. Program perlindungan sosial perlu diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki peluang meningkatkan kemandirian.

Kelima, reorientasi CSR. Program tanggung jawab sosial perusahaan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat lokal secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan bantuan sesaat.

Keenam, demokratisasi ekonomi. Masyarakat perlu diberikan ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan kegiatan ekonomi.

Pancasila Harus Hadir dalam Kebijakan Ekonomi

Melalui Webinar Kebangsaan Episode 182 ini, Rumah Kebangsaan Pancasila mengangkat kembali pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi nasional.

Keadilan sosial tidak cukup diwujudkan melalui bantuan kepada masyarakat yang terdampak ketimpangan. Lebih dari itu, negara harus membangun struktur ekonomi yang memungkinkan rakyat memiliki akses terhadap sumber daya, kesempatan berusaha, dan kekuatan untuk menentukan masa depan ekonominya.

Semangat Pasal 33 UUD 1945 dan gotong royong menjadi pengingat bahwa perekonomian nasional tidak semestinya hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan, tetapi harus diselenggarakan sebagai usaha bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pesan utama yang mengemuka dalam diskusi ini adalah bahwa kemerdekaan sejati membutuhkan kedaulatan ekonomi. Indonesia tidak cukup hanya menjadi bangsa yang merdeka secara politik, tetapi juga harus mampu membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berdaulat, dan berpihak kepada seluruh rakyat.

(Martin Sembiring.ST.MT)