Rivalitas Prabowo–Jokowi Berujung Kerja Sama, Politik Kebangsaan Jadi Sorotan

JAKARTA. Berswarafakta Perjalanan politik Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) menjadi gambaran menarik tentang dinamika demokrasi Indonesia. Keduanya pernah berada dalam barisan politik yang sama, bersaing dalam dua pemilihan presiden, hingga akhirnya bekerja sama dalam pemerintahan. Kamis.10/10/2026.

Dinamika tersebut menjadi sorotan dalam tulisan opini Martin Sumbiring, S.T., M.T., CMed., berjudul “Di Balik Rivalitas Prabowo–Jokowi: Politik Kebangsaan di Atas Politik Partisan.” Tulisan itu mengajak masyarakat melihat hubungan kedua tokoh tidak semata-mata dari sudut pandang persaingan elektoral, tetapi juga dari perspektif kepentingan nasional dan keberlanjutan kepemimpinan.

Salah satu fase penting dalam perjalanan tersebut terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu, Partai Gerindra mendukung pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dukungan tersebut menjadi bagian dari perjalanan politik Jokowi sebelum tampil dalam kontestasi nasional.

Namun, pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo dan Jokowi justru berhadapan sebagai rival. Persaingan keduanya mencerminkan kompetisi politik dalam demokrasi yang melibatkan dukungan partai, koalisi, strategi kampanye, dan pilihan masyarakat.

Dari Rivalitas Menuju Kerja Sama Pemerintahan

Hubungan politik kedua tokoh mengalami perubahan setelah Pilpres 2019. Prabowo menerima jabatan Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi, menandai peralihan dari persaingan politik menuju kerja sama di dalam pemerintahan.

Martin menilai, perubahan tersebut memberikan ruang untuk memahami bahwa rivalitas politik tidak harus berakhir dengan permusuhan berkepanjangan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa alasan di balik perubahan hubungan politik itu tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan penampilan publik atau urutan peristiwa. Berbagai faktor, seperti stabilitas politik, pembentukan koalisi, dan kepentingan pemerintahan, dapat menjadi bagian dari analisis.

Menurutnya, hal terpenting bukan sekadar kedekatan antara dua pemimpin, melainkan dampak nyata kerja sama mereka terhadap kepentingan masyarakat.

“Demokrasi tidak harus menghasilkan permusuhan tanpa akhir,” demikian gagasan yang ditekankan dalam tulisan tersebut. Kerja sama antartokoh politik, menurut perspektif ini, perlu tetap berada dalam koridor konstitusi dan terbuka terhadap pengawasan publik.

Pilpres 2024 dan Isu Keberlanjutan Kepemimpinan

Dinamika politik berlanjut pada Pilpres 2024 ketika Prabowo maju bersama Gibran Rakabuming Raka dan kemudian terpilih sebagai presiden. Prabowo dan Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024, menandai dimulainya pemerintahan baru setelah berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi.

Dukungan politik dan dinamika koalisi pada periode tersebut menjadi salah satu aspek yang relevan untuk mengkaji hubungan antara kepemimpinan sebelumnya dan pemerintahan berikutnya.

Martin berpandangan, keberlanjutan kepemimpinan seharusnya tidak dimaknai sekadar sebagai kesinambungan kekuasaan atau hubungan antartokoh. Hal yang lebih penting ialah kemampuan pemerintah meneruskan program yang bermanfaat, memperbaiki kebijakan yang belum berhasil, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya menilai kecakapan politik berdasarkan keputusan, tindakan, dan hasil kebijakan, bukan semata-mata kemampuan memenangkan pemilu atau membangun koalisi.

Politik Kebangsaan Tidak Menghilangkan Kritik

Dalam tulisannya, Martin menegaskan bahwa politik kebangsaan harus ditempatkan di atas fanatisme partisan dan kepentingan kelompok. Namun, prinsip tersebut bukan berarti menghilangkan perbedaan pandangan atau meniadakan peran oposisi.

Sebaliknya, demokrasi yang sehat membutuhkan persaingan gagasan, pers yang merdeka, masyarakat yang kritis, serta mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Karena itu, hubungan Prabowo dan Jokowi perlu dinilai secara menyeluruh, mulai dari dukungan politik pada satu fase, persaingan dalam pemilu pada fase berikutnya, hingga kerja sama dalam pemerintahan.

Apakah rangkaian tersebut merupakan strategi yang telah direncanakan sejak awal? Pertanyaan itu, menurut pendekatan yang disampaikan Martin, masih membutuhkan bukti yang memadai dan tidak seharusnya dijawab hanya berdasarkan dugaan.

Kepentingan Nasional Menjadi Ukuran Utama

Martin menilai, ukuran utama politik kebangsaan bukanlah seberapa dekat hubungan dua tokoh politik, melainkan sejauh mana keputusan dan kerja sama mereka memberikan manfaat bagi Indonesia.

Kepemimpinan nasional, menurutnya, perlu diarahkan pada penguatan kedaulatan ekonomi, penegakan konstitusi, persatuan nasional, serta pemerataan hasil pembangunan.

Ia berharap para pemimpin Indonesia mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan, sekaligus memastikan bahwa stabilitas politik tidak mengurangi ruang kritik dan akuntabilitas pemerintahan.

Pada akhirnya, perjalanan politik Prabowo dan Jokowi menjadi bahan refleksi mengenai bagaimana demokrasi mengelola persaingan, membangun kerja sama, dan menjaga agar kekuasaan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

Politik kebangsaan, dalam perspektif tersebut, bukan sekadar kemampuan mengelola rivalitas, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap keputusan politik membawa Indonesia lebih dekat kepada cita-cita negara yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.

Tulisan ini diadaptasi dari opini Martin Sumbiring, S.T., M.T., CMed.