PENGABDIAN, INTEGRITAS, DAN UJIAN KEKUASAAN: REFLEKSI DARI PERJALANAN MARTHINUS HUKOM

Profesionalisme Aparat Negara dan Pentingnya Menjaga Independensi Institusi

JAKARTA. Berswarafakta. Pengabdian kepada negar tidak selalu berjalan beriringan dengan penghargaan, jabatan, maupun kesempatan untuk terus berkontribusi. Dalam perjalanan sebuah institusi, integritas dan profesionalisme kerap menghadapi ujian, terutama ketika berhadapan dengan dinamika kekuasaan dan kepentingan politik. Selasa. 10/11/2026.

Perjalanan Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Marthinus Hukom menjadi salah satu potret yang menarik untuk direnungkan dalam konteks hubungan antara pengabdian, integritas, dan tata kelola institusi negara.

Marthinus Hukom dikenal sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki pengalaman panjang di bidang intelijen dan pemberantasan terorisme. Lahir di Nusalaut, Maluku, ia pernah menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada periode 2020–2023 sebelum dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Desember 2023.

Selain pengalaman operasional, perjalanan intelektualnya juga menjadi bagian dari profil profesionalnya. Pada Juni 2026, ia berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral bidang filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, dengan kajian yang berkaitan dengan persoalan moral dan terorisme.

Rekam jejak tersebut memperlihatkan perpaduan pengalaman lapangan, kemampuan intelijen, dan pendekatan akademis dalam menghadapi persoalan keamanan nasional.

Rekam Jejak Pemberantasan Kejahatan

Selama memimpin BNN, salah satu pengungkapan besar yang menjadi perhatian publik adalah keberhasilan tim gabungan menggagalkan penyelundupan sekitar dua ton sabu di perairan Kepulauan Riau pada Mei 2025.

Operasi tersebut melibatkan BNN, TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengungkapan itu kemudian disebut sebagai salah satu penyitaan sabu terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia.

Keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas institusi, penguatan intelijen, serta konsistensi penegakan hukum dalam menghadapi jaringan kejahatan terorganisasi.

Namun, di balik capaian operasional dan keberhasilan institusi, terdapat persoalan yang lebih mendasar untuk diperhatikan, yakni bagaimana negara menjaga integritas aparat dan memastikan profesionalisme tetap menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan.

Netralitas Polri dan Independensi Institusi

Menjelang Pemilu 2024, persoalan netralitas aparat kepolisian menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Berbagai diskusi publik menyoroti pentingnya menjaga Polri agar tetap profesional dan tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis. Dalam konteks tersebut, nama Marthinus Hukom turut muncul dalam sejumlah narasi mengenai sikap dan profesionalisme aparat.

Meski demikian, berbagai cerita mengenai sikap personal maupun dugaan dinamika internal institusi perlu ditempatkan secara hati-hati dan tidak disimpulkan tanpa bukti yang dapat diverifikasi.

Secara prinsip, netralitas Polri bukan sekadar kewajiban administratif. Netralitas merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional dan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Polri bukan milik pejabat tertentu, kelompok politik, ataupun individu yang sedang memegang kekuasaan. Polri merupakan alat negara yang harus bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, profesionalisme aparat harus dijaga dari segala bentuk intervensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pergantian Kepemimpinan dan Pertanyaan tentang Pengabdian

Pada 25 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN menggantikan Marthinus Hukom. Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2025.

Perubahan kepemimpinan merupakan bagian dari mekanisme organisasi dan tata kelola pemerintahan. Setiap pejabat memiliki masa penugasan, sementara institusi harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pergantian jabatan juga membuka ruang refleksi mengenai bagaimana negara mengelola sumber daya manusia, pengalaman, kompetensi, dan rekam pengabdian para aparatur sipil maupun anggota institusi penegak hukum.

Publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana mekanisme penugasan dan kebijakan organisasi dijalankan. Akan tetapi, penilaian mengenai motif di balik suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap keputusan organisasi dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.

Ketika Integritas Menjadi Ujian

Persoalan integritas kembali memperoleh perhatian publik setelah muncul pemberitaan mengenai penetapan tersangka dan penahanan sejumlah perwira tinggi Polri terkait dugaan penyadapan atau intersepsi ilegal pada November 2026.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa proses hukum terhadap para perwira tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Peristiwa tersebut mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara objektif, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan.

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses peradilan yang adil, bukan melalui penilaian berdasarkan sentimen, kedekatan, ataupun perbedaan kepentingan.

Dalam negara hukum, tidak boleh ada seseorang yang kebal terhadap hukum. Sebaliknya, tidak boleh pula seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena perbedaan pandangan atau posisi dalam suatu dinamika kelembagaan.

Negara Harus Lebih Besar daripada Kekuasaan

Ada satu prinsip mendasar yang harus terus dijaga dalam kehidupan bernegara: loyalitas kepada negara tidak boleh disamakan dengan kepatuhan tanpa batas kepada individu yang sedang memegang jabatan.

Kepatuhan merupakan bagian dari disiplin organisasi. Namun, loyalitas sejati kepada negara menuntut tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap tindakan tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.

Institusi yang kuat tidak dibangun melalui budaya ketakutan, melainkan melalui sistem yang menghargai kompetensi, integritas, profesionalisme, dan keberanian menyampaikan kebenaran.

Kekuasaan memiliki masa. Jabatan memiliki batas. Pangkat memiliki jenjang. Namun, kehormatan institusi harus dijaga melampaui pergantian kepemimpinan.

Karena itu, pengalaman perjalanan Marthinus Hukom dapat menjadi pintu masuk untuk membicarakan persoalan yang lebih luas: bagaimana negara memperlakukan para pengabdiannya, bagaimana institusi menjaga independensi, dan bagaimana hukum tetap berdiri di atas seluruh kepentingan.

Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan aparat yang tidak hanya cerdas dan berpengalaman, tetapi juga memiliki keberanian moral. Aparat yang mampu menjalankan perintah, sekaligus memahami batas-batas hukum. Pemimpin yang berani mengambil keputusan, tetapi juga bersedia mempertanggungjawabkannya.

Jangan sampai generasi mendatang mewarisi budaya yang mengajarkan bahwa diam lebih aman daripada jujur, bahwa kedekatan dengan kekuasaan lebih penting daripada kompetensi, dan bahwa jabatan lebih berharga daripada kehormatan.

Sebab, keberhasilan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga oleh seberapa kuat institusinya menjaga kebenaran dan keadilan.

Jabatan boleh berakhir. Pangkat boleh ditanggalkan. Kekuasaan boleh berganti. Namun, integritas harus tetap hidup.

Negara harus lebih besar daripada kekuasaan. Hukum harus lebih tinggi daripada kepentingan. Dan kebenaran harus lebih kuat daripada ketakutan.

 

Oleh: Martin Sembiring, S.T., M.T., C.Med.