Pansus PAD DPRD Batu Bara Soroti Pajak Perusahaan, Pemkab Didesak Bentuk Tim Percepatan
BATU BARA . Berswarafakta.Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Kabupaten Batu Bara mendesak pemerintah kabupaten segera membentuk tim percepatan PAD guna mengoptimalkan penerimaan daerah. Langkah tersebut dinilai penting menyusul masih adanya potensi pajak dan retribusi perusahaan yang dinilai belum tergarap secara maksimal.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Pansus PAD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (19/10/2026). Laporan dibacakan oleh H. Rohadi, SP., MH., dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Nurhaji, perwakilan Bupati Batu Bara Ruby Anto Sari Siboro, anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam laporannya, Pansus PAD meminta agar tim percepatan diisi aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas serta memiliki pemahaman terhadap sektor-sektor penghasil PAD.
Pembentukan tim ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan seluruh potensi penerimaan dapat diidentifikasi dan dikelola secara optimal.
Pansus menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak cukup hanya melalui intensifikasi pemungutan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pendataan, pengawasan, serta penegakan kewajiban perpajakan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara.
Sejumlah Perusahaan Jadi Sorotan
Pansus PAD mengungkapkan bahwa masih terdapat perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Batu Bara yang dinilai belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah secara optimal.
Dalam laporan tersebut, kondisi ini antara lain dikaitkan dengan keterbatasan pemahaman ASN mengenai profil, aktivitas usaha, serta kewajiban perusahaan. Selain itu, Pansus menilai keterbukaan sebagian pimpinan perusahaan dalam memberikan data masih menjadi kendala.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, seluruh OPD yang bertanggung jawab terhadap penggalian PAD diminta meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi mengenai perusahaan yang menjadi sasaran penerimaan daerah.
Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun saling melempar tanggung jawab. Dengan dukungan sistem pendataan dan pengawasan yang baik, potensi penerimaan daerah diharapkan dapat teridentifikasi secara lebih menyeluruh.
Tujuh Sektor Potensial Jadi Perhatian
Dalam laporan paripurna tersebut, Pansus PAD mengidentifikasi tujuh sektor yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Pertama, pembaruan izin usaha perusahaan, khususnya industri pengolahan yang terus meningkatkan kapasitas produksinya.
Kedua, pemisahan perizinan usaha budi daya dan pengolahan agar kewajiban perusahaan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat diidentifikasi secara jelas.
Ketiga, optimalisasi pajak parkir pada area yang dikelola perusahaan, termasuk gerai ritel seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi, RSU Bidadari, serta perusahaan swasta lainnya.
Keempat, optimalisasi penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pansus menyoroti kendaraan yang beroperasi di wilayah Batu Bara tetapi masih menggunakan nomor polisi dari daerah lain.
Kelima, pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama terhadap bangunan dan jalan di kompleks perusahaan yang mengalami penambahan atau pembangunan baru. Pendataan diperlukan untuk memastikan pemenuhan ketentuan perizinan.
Keenam, evaluasi tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi perusahaan secara bertahap dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketujuh, pendataan dan pengawasan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), khususnya terhadap bangunan pabrik dan perumahan karyawan di lingkungan perusahaan yang belum memiliki atau belum memperbarui sertifikat tersebut.
Pansus juga meminta Pemkab Batu Bara berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengevaluasi pemisahan PBB-P2 dan PBB-P5 sebagaimana tercantum dalam laporan yang disampaikan pada rapat paripurna.
Kawasan Industri Kuala Tanjung dan PLN Turut Disorot
Perhatian khusus diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Kuala Tanjung. Pansus menilai, perkembangan dan ekspansi usaha di kawasan tersebut perlu diikuti pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah.
Pemerintah daerah diminta memastikan setiap perkembangan aktivitas usaha, termasuk penambahan fasilitas perusahaan, tercatat dalam sistem pendataan yang menjadi dasar penghitungan potensi penerimaan daerah.
Selain kawasan industri, Pansus PAD secara khusus menyoroti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara diminta memberikan perhatian serius terhadap penerimaan daerah dari sektor kelistrikan.
Menurut laporan Pansus, penerimaan yang bersumber dari pajak atas tenaga listrik perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah serta data yang menjadi dasar perhitungannya.
Optimalisasi PAD Perlu Pengawasan dan Data Akurat
Pansus PAD menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah membutuhkan dukungan data perusahaan yang akurat, koordinasi ant perangkat daerah, serta pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi.
Pembentukan tim percepatan PAD diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat upaya tersebut, sehingga potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara lebih optimal.
Upaya ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Batu Bara dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan di luar Pendapatan Asli Daerah.
(Ferdinand Nainggolan)
