KPK Periksa Tiga ASN Disdik Langkat dan Seorang Kades, Dalami Kasus Dugaan Suap Proyek Rp117 Miliar
JAKARTA. Berswarafakta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin alias Ondim. Pada Rabu (28/10/2026), penyidik memeriksa tiga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan seorang kepala desa sebagai saksi. Kamis.29/10/2026.
Pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut berlangsung di Kantor Polrestabes Medan, Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa saksi yang diperiksa terdiri atas ARM, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Langkat; MFK, Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD); SS, Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP); serta HB, Kepala Desa Ara Condong, Kabupaten Langkat.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami perkara, termasuk menelusuri aliran dana dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
KPK Telah Memeriksa Sejumlah Saksi
Sebelumnya, penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dari kalangan pejabat pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga pihak swasta.
Mereka antara lain IB atau Ilhamsyah Bangun selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, GEM yang berprofesi sebagai guru, SCO dari kalangan swasta atau pengusaha, ZJ yang merupakan ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat, serta WA selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Langkat.
Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani.
Berawal dari OTT pada Juli 2026
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan pada 2 Juli 2026.
Sehari kemudian, pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Syah Afandin dan mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, sebagai tersangka.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Syah Afandin diduga menerima uang suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen pemberian Rp1,117 miliar.
Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan pengaturan pemenangan 85 paket pekerjaan yang dimenangkan Yaqub. Paket pekerjaan itu terdiri atas 80 proyek di Dinas Pendidikan dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
Selain dugaan suap proyek, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi hingga Rp3,5 miliar. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pengisian jabatan camat, pengangkatan pejabat di Dinas Pendidikan, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.
Penyidikan Masih Berlangsung
KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk memperkuat berkas perkara dan menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Penyidik juga terus mendalami keterangan para saksi guna mengungkap lebih jauh rangkaian peristiwa serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Perkembangan lebih lanjut mengenai perkara ini masih menunggu keterangan dan pengumuman resmi dari KPK.
Penulis: Warianto
