DPRD Pesawaran Gelar Paripurna Raperda APBD 2027, Penurunan Pendapatan Daerah.
PESAWARAN, LAMPUNG. Berswara fakta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pesawaran tersebut dihadiri Ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian, S.H., M.H., Wakil Ketua I M. Nasir, S.I.Kom., M.M., Wakil Ketua II Arya Guna, S.Sos.I., M.M., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan, S.E., M.M.
Turut hadir Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Teguh Santoso, S.E., bersama anggota Fraksi PKB M. Teguh Santoso, Rudi Ardiansyah, A.Md., S.E., dan Zulkarnain, S.E., serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Dalam pembahasan Raperda APBD 2027, kondisi penurunan pendapatan daerah menjadi salah satu perhatian penting. Situasi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan serius dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan penyusunan belanja daerah agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam mengelola keuangan daerah, terutama dengan memprioritaskan program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi PAD dan Pengawasan Anggaran Jadi Kunci
Penurunan pendapatan daerah juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penggalian potensi pendapatan daerah perlu dilakukan secara maksimal melalui pengelolaan sumber-sumber PAD yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Selain peningkatan pendapatan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran belanja juga harus menjadi perhatian utama.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengguna anggaran diharapkan dapat menjalankan program sesuai perencanaan dan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta tepat sasaran.
Penggunaan anggaran harus benar-benar berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah dari APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelayanan Kesehatan dan Penataan Birokrasi Turut Disorot
Selain persoalan fiskal dan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan pelayanan kesehatan melalui program BPJS gratis juga menjadi perhatian.
Program tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan agar masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, memperoleh akses pelayanan kesehatan secara optimal.
Di sisi lain, penataan birokrasi, termasuk mutasi dan penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, juga menjadi isu yang perlu diperhatikan.
Penataan aparatur pemerintah diharapkan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, profesionalisme, dan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, kinerja birokrasi semakin efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.
APBD 2027 Diharapkan Berpihak kepada Kepentingan Masyarakat
Rapat Paripurna penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Melalui pembahasan tersebut, diharapkan pemerintah daerah bersama DPRD dapat merumuskan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di tengah tantangan penurunan pendapatan daerah, ketepatan menentukan skala prioritas, optimalisasi PAD, serta pengawasan penggunaan anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Kabupaten Pesawaran.
APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Pesawaran.
(Team Media berswara fakta)
