AMPLB Laporkan Dugaan Kejanggalan Anggaran PJU Rp50,16 Miliar di Langkat ke Kejari
LANGKAT, Berswarafakta. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Langkat Bersatu (AMPLB) menyampaikan pengaduan terkait dugaan kejanggalan dalam perencanaan belanja Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Total pagu anggaran yang disoroti mencapai Rp50,16 miliar.
Pengaduan tersebut disampaikan pada Kamis (15/10/2026) kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dan didaftarkan ke Kejaksaan Negeri Langkat melalui mekanisme pengaduan masyarakat.
Berdasarkan keterangan AMPLB dalam bahan yang disampaikan kepada media, laporan itu berangkat dari analisis terhadap data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aliansi tersebut meminta sejumlah informasi dalam data pengadaan diperiksa dan diklarifikasi oleh instansi terkait.
Tiga Aspek Pengadaan yang Disoroti
AMPLB mengidentifikasi tiga aspek yang menurut mereka memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pertama, metode pengadaan. AMPLB mempertanyakan pencantuman metode Pengadaan Langsung pada paket yang menurut analisis mereka memiliki nilai anggaran besar.
Dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, batas Pengadaan Langsung berbeda menurut jenis pengadaannya. Untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, batas nilainya paling banyak Rp200 juta per paket. Ketentuan yang relevan perlu diperiksa berdasarkan jenis pekerjaan, nilai setiap paket, dan dokumen pengadaan yang bersangkutan.
Karena itu, pencantuman metode dalam data perencanaan perlu dikonfirmasi dengan dokumen pengadaan dan pelaksanaannya sebelum dapat dinilai sebagai pelanggaran.
Kedua, perubahan klasifikasi pekerjaan. AMPLB menyebut adanya uraian pekerjaan yang dinilai serupa, tetapi tercatat dalam kategori “Pengadaan Barang” pada 2024 dan “Jasa Lainnya” pada 2025.
Perbedaan kategori tersebut dipertanyakan karena berkaitan dengan klasifikasi dan karakteristik pekerjaan. Namun, untuk menentukan apakah perubahan itu sesuai ketentuan, diperlukan pemeriksaan atas rincian pekerjaan, spesifikasi, dan dokumen perencanaan pada masing-masing tahun anggaran.
Ketiga, jadwal pelaksanaan dan masa pemanfaatan. AMPLB menyebut jadwal pelaksanaan pekerjaan tercatat selama satu bulan pada Januari, sementara masa pemanfaatannya ditampilkan sepanjang tahun.
Perbedaan periode itu dinilai perlu diklarifikasi. Meski demikian, jadwal pelaksanaan dan masa pemanfaatan dapat menunjukkan hal yang berbeda. Oleh sebab itu, dokumen kontrak, jadwal pekerjaan, serta bukti penyelesaian dan serah terima diperlukan untuk menilai kesesuaiannya.
Delapan Organisasi Terlibat dalam Pengaduan
AMPLB menyatakan langkah tersebut didukung delapan organisasi mahasiswa dan kepemudaan, yaitu LIMAPERA, BEM Nusantara Daerah Sumut, PMDSU, AMLBB, BAMBU, PC IMM Langkat, HMI Cabang Langkat, dan GPII Kabupaten Langkat.
Perwakilan yang disebut terlibat dalam penyampaian laporan meliputi Wahyu Ridhoni, S.IP; Yogi Mahendra; Agung Permana; Adhitya Eka Syahputra Sitepu; Adi Nugraha, S.Pd; Agung Tidio Sandi; Alfi Syahrin; dan Ahmad Sayuti, S.HI.
Salah satu perwakilan AMPLB mengatakan laporan itu disampaikan untuk meminta penjelasan resmi mengenai data pengadaan yang mereka nilai perlu diteliti.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa, tetapi data yang kami temukan ini adalah hal-hal yang memerlukan penjelasan resmi dari instansi terkait. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang rakyat dikelola dengan tepat,” demikian pernyataan perwakilan AMPLB dalam bahan yang diterima redaksi.
Klarifikasi Dinas dan Kejaksaan Diperlukan
Redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat maupun Kejaksaan Negeri Langkat mengenai substansi laporan tersebut berdasarkan informasi yang tersedia dalam bahan berita ini.
Oleh karena itu, konfirmasi kepada kedua instansi diperlukan untuk mengetahui tanggapan atas poin-poin yang dipersoalkan, status penerimaan pengaduan, serta langkah yang akan ditempuh sesuai kewenangan masing-masing.
Redaksi membuka ruang bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, Pemerintah Kabupaten Langkat, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan atau koreksi yang disertai informasi pendukung.
Pengaduan yang disampaikan AMPLB merupakan laporan yang masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan. Adanya laporan tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya penyimpangan atau tindak pidana.
Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti yang relevan oleh pihak berwenang.
Warianto
