Maluku Utara Target Cetak 10.000 Hektare Sawah, Pemerintah Dorong Optimalisasi Lahan Transmigrasi
TERNATE. Berswarafakta.com Pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 10.000 hektare di Provinsi Maluku Utara. Hingga saat ini, realisasi program tersebut baru mencapai sekitar 1.900 hektare.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, lahan kawasan transmigrasi yang belum produktif dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target tersebut sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika kita dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada namun masih tidur,” kata Viva Yoga dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan para kepala daerah yang memiliki kawasan transmigrasi di Ternate, Kamis (21/8/2026).
Menurut dia, pengembangan sawah di Maluku Utara tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Viva Yoga mengatakan pemerintah juga perlu mengantisipasi persoalan ketersediaan air sebelum membuka lahan persawahan baru. Karena itu, pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung lainnya perlu berjalan beriringan dengan program pencetakan sawah.
“Kami juga akan membangun saluran irigasi, bendungan, dan memastikan ketersediaan sumber air,” ujarnya.
Kementerian Transmigrasi, lanjut Viva Yoga, akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta kementerian teknis lainnya dalam pelaksanaan program tersebut.
Sejumlah Kendala di Lapangan
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi kawasan transmigrasi. Di antaranya kerusakan jaringan irigasi, dampak limbah pertambangan, dan ancaman banjir.
Persoalan tersebut dinilai turut memengaruhi produktivitas lahan pertanian. Produksi beras dari kawasan transmigrasi saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara.
Akibatnya, sejumlah wilayah, termasuk Ternate, masih mengandalkan pasokan beras dari provinsi lain.
Viva Yoga mengatakan berbagai persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Dari rakor inilah kita serap dan dengar apa saja keluhan dari kawasan transmigrasi di Malut. Bila pemerintah daerah sepakat membuka lahan baru, selanjutnya akan kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir menyambut baik koordinasi tersebut. Menurut dia, pertemuan itu memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai kendala di kawasan transmigrasi.
Samsuddin juga mengatakan program transmigrasi telah turut memperkenalkan dan mengembangkan aktivitas budidaya padi di sejumlah wilayah Maluku Utara.
Pemerintah daerah berharap peningkatan produktivitas pertanian dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan.
“Malut ingin meningkatkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan sendiri, bahkan mendukung swasembada beras nasional,” ujar Samsuddin.
Pencapaian target 10.000 hektare sawah tersebut masih bergantung pada kesiapan lahan, ketersediaan air dan irigasi, serta penyelesaian berbagai persoalan di kawasan transmigrasi. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaannya.
Warianto.
