Proyek Revitalisasi Rp997 Juta di SDN 12 Way Ratai Disorot, Pekerja Mengaku Tak Mengetahui Penanggung Jawab
PESAWARAN. Berswarafakta. Pelaksanaan proyek revitalisasi satuan pendidikan di UPTD SDN 12 Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Lampung, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait. Minggu. 22/11/2026.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp997.263.236.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Sabtu (21/11/2026), kegiatan revitalisasi tersebut tercantum dalam papan informasi proyek sebagai Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Adapun pekerjaan yang tercantum meliputi rehabilitasi ruang kelas, pembangunan toilet, pembangunan ruang kelas baru, serta penataan lingkungan sekolah.
Dalam papan informasi tersebut juga disebutkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender dengan pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Saat melakukan peninjauan, awak media menemukan sejumlah kondisi pekerjaan yang dinilai perlu mendapat perhatian dan penjelasan lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis serta nilai anggaran yang tercantum.
Awak media kemudian meminta keterangan kepada sejumlah pekerja yang berada di lokasi. Salah seorang pekerja mengaku tidak mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
“Kami di sini hanya bekerja. Kami tidak tahu siapa yang punya proyek ini,” ujar salah seorang pekerja.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi oleh pihak pelaksana. Sebab, dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara, keterbukaan informasi dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab merupakan aspek penting.
Meski demikian, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengamatan sepintas maupun keterangan pekerja. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan perencanaan, spesifikasi, dan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) belum memberikan keterangan terkait kondisi pekerjaan dan pengelolaan anggaran tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada kepala sekolah, P2SP, serta instansi terkait agar informasi yang disajikan tetap berimbang.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan dan pihak berwenang dapat melakukan pengawasan serta pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Langkah pengawasan diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya dan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak sekolah, P2SP, maupun pihak terkait lainnya guna memberikan penjelasan atas pemberitaan ini.
Endarsyah
