Jelang Akhir Tahun, Rencana Pinjaman Rp25 Miliar untuk Infrastruktur Diminta Ditunda
PESAWARAN, LAMPUNG. Berswarafakta. Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III, Dinas PUPR, dan Inspektorat menyoroti rencana pinjaman daerah sebesar Rp25 miliar untuk pembangunan infrastruktur.
Rencana pinjaman daerah senilai Rp25 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Inspektorat. Kamis.05/11/2026.
Dalam pembahasan tersebut, muncul pertimbangan agar rencana pinjaman tersebut ditunda. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan anggaran sudah mendekati penghujung tahun, sehingga dikhawatirkan pengerjaan proyek infrastruktur tidak dapat dilaksanakan secara maksimal apabila dipaksakan dalam waktu yang relatif singkat.
Penundaan dinilai penting untuk menghindari pelaksanaan pekerjaan yang terburu-buru, yang berpotensi berdampak terhadap kualitas pembangunan maupun efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Selain persoalan waktu pelaksanaan, pembahasan juga menyoroti masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindaklanjuti, termasuk kewajiban pengembalian atas temuan tersebut yang masih harus diselesaikan.
Kondisi ini menjadi perhatian penting agar pemerintah daerah terlebih dahulu memastikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebelum melangkah lebih jauh dalam merealisasikan rencana pinjaman.
Melalui RDP tersebut, aspek kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang perlu dikedepankan. Setiap kebijakan pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman daerah dalam jumlah besar, harus mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, kemampuan pengelolaan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penundaan rencana pinjaman Rp25 miliar ini diharapkan menjadi langkah evaluasi agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana secara terencana, berkualitas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(Redaksi)
