GALIAN C DIDUGA BERMASALAH DI DESA JANJI BILAH BARAT, ADE RAMBE SURATI KAPOLRES LABUHANBATU: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
LABUHAN BATU, BERSWARAFAKTA Dugaan aktivitas pertambangan Galian C di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, kini menjadi sorotan. Wartawan investigasi Ade Rambe mengambil langkah resmi dengan menyampaikan surat permohonan klarifikasi dan informasi kepada Kapolres Labuhanbatu, Jumat (16/10/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan mengenai legalitas kegiatan penggalian tanah timbun dan pasir yang dilaporkan warga masih berlangsung di wilayah tersebut. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut izin pertambangan, tetapi juga dugaan dampak terhadap lingkungan, kerusakan infrastruktur jalan, serta kenyamanan masyarakat sekitar.
Menurut Ade Rambe, surat itu telah disampaikan ke Mapolres Labuhanbatu, Jalan Bhayangkara No. 8, Rantauprapat. Dokumentasi yang disertakan memperlihatkan surat berkop Berswara Fakta berada di atas buku administrasi surat Dumas masuk milik Polres Labuhanbatu.
Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari bukti penyerahan surat. Namun, kepastian mengenai tindak lanjut, status pengaduan, dan hasil pemeriksaan tetap memerlukan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian.
EMPAT PERTANYAAN PENTING YANG MENUNGGU JAWABAN
Dalam suratnya, Ade Rambe meminta Kapolres Labuhanbatu memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan mendasar.
Pertama, apakah aktivitas Galian C tersebut memiliki izin resmi?
Legalitas kegiatan pertambangan di Desa Janji perlu diperjelas, termasuk status perizinan usaha pertambangan dan pemenuhan kewajiban lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila kegiatan tersebut beroperasi tanpa izin yang diwajibkan, aparat dan instansi berwenang perlu menjelaskan langkah penanganannya.
Kedua, bagaimana dengan dugaan kerusakan jalan dan gangguan terhadap warga?
Ade Rambe menyebut adanya laporan masyarakat mengenai jalan yang diduga mengalami kerusakan akibat lalu lintas kendaraan berat, debu yang mengganggu aktivitas sehari-hari, serta kekhawatiran terhadap kondisi lahan pertanian dan aliran sungai di sekitar lokasi.
Keluhan tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan. Jika ditemukan pelanggaran atau kerusakan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Ketiga, siapa pemilik kegiatan dan apakah ada pihak yang melindunginya?
Pertanyaan mengenai identitas pemilik, penanggung jawab operasional, dan dugaan adanya pihak yang membekingi kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari permintaan klarifikasi.
Dugaan keterlibatan oknum tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti. Namun, apabila terdapat indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, hal tersebut patut ditelusuri secara transparan oleh instansi yang berwenang.
Keempat, apa yang telah dilakukan Polres Labuhanbatu?
Publik berhak mengetahui, sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan batas kewenangan hukum, apakah sudah pernah dilakukan pengecekan, penyelidikan, penindakan, atau koordinasi dengan instansi terkait mengenai aktivitas yang dipersoalkan tersebut.
Jika pemeriksaan telah dilakukan, apa hasilnya? Jika belum, bagaimana rencana tindak lanjut atas informasi dan laporan yang diterima?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menunggu jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
ADE RAMBE: SURAT SUDAH DISAMPAIKAN, KINI MENUNGGU KLARIFIKASI
Ade Rambe menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mengonfirmasi informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Saya datang sebagai wartawan, menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai UU Pers. Warga Desa Janji sudah resah. Jalan hancur, debu tebal, anak sekolah terganggu. Saya mendapat laporan truk-truk Galian C keluar masuk setiap hari dari Desa Janji. Saya wajib melakukan konfirmasi kepada Kapolres. Hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, surat saya sudah disampaikan dan tercatat dalam administrasi Dumas Polres. Saya menunggu jawaban tegas Kapolres,” ujar Ade Rambe.
Pernyataan mengenai keresahan warga tersebut masih perlu diperkuat dengan verifikasi langsung, dokumentasi lapangan, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Meski demikian, laporan masyarakat tidak semestinya diabaikan. Keluhan mengenai keselamatan jalan, debu, dan kemungkinan dampak lingkungan membutuhkan pemeriksaan yang objektif agar persoalan dapat dijawab berdasarkan fakta, bukan sekadar saling tuding.
BUKAN SEKADAR IZIN, DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT JUGA HARUS DIPERIKSA
Persoalan Galian C tidak cukup diselesaikan hanya dengan mempertanyakan ada atau tidaknya izin. Pemeriksaan juga perlu mencakup kesesuaian kegiatan dengan perizinan, kewajiban perlindungan lingkungan, keselamatan operasional, serta kemungkinan dampak terhadap fasilitas umum dan mata pencaharian warga.
Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pihak yang menjalankan kegiatan juga berhak memberikan penjelasan dan menunjukkan dokumen legalitasnya.
Karena itu, klarifikasi dari pemilik atau pengelola kegiatan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, instansi yang membidangi pertambangan di tingkat Provinsi Sumatera Utara, serta aparat penegak hukum menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kapolres Labuhanbatu mengenai substansi surat tersebut maupun hasil pemeriksaan atas dugaan aktivitas Galian C di Desa Janji.
PUBLIK MENUNGGU LANGKAH NYATA
Penyampaian surat permohonan klarifikasi ini menjadi awal dari upaya meminta kejelasan, bukan bukti bahwa seluruh dugaan yang disampaikan telah terbukti.
Kini, pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka adalah: apakah kegiatan Galian C di Desa Janji telah memenuhi ketentuan perizinan? Apakah keluhan warga mengenai dampak lingkungan dan kerusakan jalan memiliki dasar yang dapat dibuktikan? Dan langkah apa yang akan diambil instansi berwenang jika ditemukan pelanggaran?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
BerswaraFakta.com akan terus berupaya menelusuri perkembangan persoalan ini dan membuka ruang hak jawab bagi Kapolres Labuhanbatu, pemilik atau pengelola Galian C, pemerintah daerah, serta instansi terkait.
Sebab, ketika masyarakat menyampaikan keluhan, yang dibutuhkan bukan sekadar janji, melainkan pemeriksaan yang objektif, penjelasan yang transparan, dan tindakan yang sesuai hukum.
Reporter: Ade Rambe
Media: BerswaraFakta.
