BUMN, Danantara, dan APBN: Negara Jangan Kehilangan Makna dari Kekayaannya
JAKARTA. Berswarafakta.Perubahan besar tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan penguatan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membawa pertanyaan penting: bagaimana memastikan kekayaan negara tetap memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan setelah mekanisme pengelolaan BUMN berubah. Pemerintah kini memisahkan fungsi pengaturan dengan pengelolaan dan investasi BUMN, sementara sebagian kewenangan pengelolaan BUMN dilimpahkan kepada Danantara.Selasa.28/09/2026.
UU Nomor 1 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi Danantara untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN dan sumber dana lainnya. Regulasi tersebut kemudian diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2025.
Di sisi lain, Perpres Nomor 105 Tahun 2025 membentuk BP BUMN sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BP BUMN menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pengaturan BUMN, termasuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.
Perubahan tersebut menandai pergeseran penting dalam arsitektur tata kelola BUMN. Karena itu, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya dilihat dari perubahan struktur kelembagaan.
BUMN Tidak Cukup Hanya Mengejar Laba
BUMN merupakan instrumen ekonomi negara. Karena itu, kinerjanya tidak semestinya hanya diukur dari laba bersih, kenaikan aset atau kapitalisasi perusahaan.
Ukuran yang lebih luas mencakup produktivitas aset, efisiensi, kontribusi kepada negara, pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Kerangka tersebut sejalan dengan UU BUMN yang menempatkan penyelenggaraan BUMN dalam prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional serta tata kelola perusahaan yang baik.
Karena itu, reformasi BUMN tidak cukup hanya dengan memindahkan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lainnya.
Masyarakat pada akhirnya membutuhkan jawaban sederhana: apa yang berubah dan apa manfaatnya?
Anak dan Cucu Perusahaan Perlu Diukur Berdasarkan Nilai Tambah
Struktur BUMN selama bertahun-tahun berkembang menjadi kelompok usaha dengan anak perusahaan, subholding, afiliasi dan berbagai entitas turunannya.
Keberadaan anak perusahaan tentu tidak otomatis bermasalah. Entitas tersebut dapat dibutuhkan untuk spesialisasi usaha, efisiensi, ekspansi, penguatan rantai pasok maupun pengembangan industri strategis.
Namun setiap entitas tetap perlu dapat menjelaskan kontribusinya.
Apakah keberadaannya meningkatkan produktivitas?
Apakah memperbaiki pelayanan?
Apakah meningkatkan laba?
Apakah memperkuat industri nasional?
Apakah menciptakan lapangan kerja?
Atau justru menambah biaya dan lapisan birokrasi korporasi?
Pemerintah sendiri telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026 mengenai percepatan program penataan BUMN dan/atau anak usaha BUMN. Instruksi tersebut diarahkan antara lain untuk meningkatkan kinerja, memperkuat BUMN dan anak usaha, memperbaiki tata kelola, serta meminimalkan kerugian lebih lanjut.
Dengan demikian, agenda penataan perusahaan dan anak usaha bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.
Danantara dan Pertanyaan tentang Manfaat bagi Negara
PP Nomor 10 Tahun 2025 mengatur organisasi dan tata kelola Danantara. Regulasi tersebut menempatkan Danantara sebagai badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah dan menjalankan tugas di bidang pengelolaan BUMN berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Presiden.
Secara kebijakan, pengelolaan aset BUMN secara lebih terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi dan produktivitas aset negara.
Namun keberhasilan Danantara pada akhirnya harus dibuktikan dengan hasil.
Bukan hanya berapa besar aset yang dikelola, tetapi berapa besar nilai tambah yang diciptakan.
Pertanyaan publik kemudian menjadi penting:
Berapa return investasi?
Berapa biaya pengelolaan?
Berapa keuntungan yang diinvestasikan kembali?
Berapa yang menjadi hak negara?
Dan kapan manfaat tersebut dapat dirasakan melalui APBN maupun perekonomian nasional?
Pertanyaan tersebut bukan berarti mempertentangkan Danantara dengan APBN.
Justru sebaliknya, keduanya perlu dirancang agar saling memperkuat.
Polemik Rp120 Triliun Perlu Dijelaskan secara Terbuka
Salah satu isu yang kini mendapat perhatian adalah rencana setoran sekitar Rp120 triliun dari Danantara kepada pemerintah.
Pada 28 Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Danantara akan menyetorkan sekitar Rp120 triliun untuk penerimaan APBN 2026. Menurut Purbaya, dana tersebut akan dicatat sebagai PNBP Lainnya.
Purbaya juga menyebut angka tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto dan dimaksudkan antara lain sebagai cadangan untuk memperkuat kondisi fiskal.
Namun perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa mekanisme dan pelaksanaannya masih menjadi persoalan.
Pada awal September 2026, Purbaya menyatakan Danantara masih memprotes rencana penyerahan dana tersebut.
Sementara itu, sejumlah pemberitaan juga menekankan pentingnya membedakan antara dividen BUMN yang dikelola Danantara dengan keuntungan Danantara yang dapat dibagikan kepada negara. Dengan demikian, angka Rp120 triliun tidak seharusnya langsung dipahami sebagai dividen BUMN yang secara otomatis masuk APBN.
Perbedaan tersebut penting karena menyangkut pencatatan, dasar hukum, mekanisme distribusi keuntungan dan akuntabilitas keuangan negara.
Karena itu, publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai asal-usul angka Rp120 triliun, dasar hukumnya, mekanisme pencatatannya serta realisasi setoran tersebut.
APBN Jangan Menjadi Penonton
Perubahan mekanisme pengelolaan dividen BUMN tidak berarti kekayaan negara hilang.
Namun perubahan tersebut membuat kebutuhan terhadap transparansi menjadi semakin besar.
Sebelumnya, dividen BUMN dapat terlihat dalam penerimaan negara melalui pos Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Setelah perubahan tata kelola, publik perlu memperoleh gambaran yang sama jelas mengenai bagaimana hasil pengelolaan aset tersebut memberikan manfaat kepada negara.
Jika keuntungan ditanamkan kembali, publik perlu mengetahui berapa nilainya dan apa hasil investasinya.
Jika sebagian keuntungan masuk APBN, mekanisme serta jumlahnya harus dapat ditelusuri.
Jika sebagian digunakan sebagai modal investasi jangka panjang, kinerja investasinya juga harus dapat diukur.
Dengan demikian, perubahan mekanisme tidak berhenti pada pemindahan jalur keuangan, tetapi benar-benar menghasilkan nilai tambah.
Ukuran Keberhasilan Harus Lebih Komprehensif
Reformasi BUMN membutuhkan indikator yang lebih luas.
Kinerja BUMN strategis dapat diukur melalui kombinasi antara laba, efisiensi, produktivitas aset, kontribusi fiskal, kualitas pelayanan publik, investasi, penggunaan produk dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional dan manajemen risiko.
Remunerasi manajemen juga perlu memiliki hubungan yang jelas dengan kinerja yang terukur dan dapat diaudit.
Prinsipnya sederhana: membayar kinerja, bukan sekadar jabatan.
Bank BUMN dan BPD Juga Harus Menghasilkan Nilai Ekonomi
Persoalan yang sama berlaku pada bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Besarnya aset dan laba penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan manfaat ekonomi.
Indikator lain yang perlu diperhatikan antara lain penyaluran kredit produktif, pembiayaan UMKM, kualitas kredit, efisiensi, manajemen risiko dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
BPD khususnya perlu dilihat dari kemampuannya menjadi mesin pembiayaan pembangunan daerah.
Apakah dana masyarakat kembali menjadi pembiayaan produktif?
Apakah BPD memperkuat UMKM dan sektor usaha lokal?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan data, bukan sekadar persepsi.
Reformasi BUMN Memerlukan Pengawasan Publik
Dengan terbentuknya BP BUMN dan semakin strategisnya peran Danantara, pemerintah memasuki fase baru dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
BP BUMN kini memiliki landasan kelembagaan sebagai regulator, sementara Danantara memiliki kerangka hukum sebagai badan pengelola investasi dan BUMN.
Karena itu, publik perlu mengawasi bukan hanya struktur lembaganya, tetapi juga hasil kerjanya.
Apakah produktivitas aset meningkat?
Apakah perusahaan yang tidak produktif ditata?
Apakah biaya birokrasi berkurang?
Apakah investasi semakin produktif?
Apakah kontribusi kepada negara meningkat?
Dan yang paling penting, apakah manfaat ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat?
Negara Tidak Boleh Kehilangan Makna dari Kekayaannya
Pada akhirnya, persoalan BUMN, Danantara dan APBN kembali kepada satu prinsip dasar: kekayaan negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
Jika dividen masuk APBN, kontribusinya dapat terlihat.
Jika dividen dikelola melalui Danantara, hasil pengelolaannya juga harus dapat diukur.
Jika sebagian keuntungan Danantara masuk APBN, mekanisme dan realisasinya harus transparan.
Sementara jika keuntungan ditanamkan kembali, hasil investasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ukuran keberhasilan reformasi BUMN bukan semata-mata seberapa besar aset yang berhasil dikumpulkan atau dikelola.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa produktif aset tersebut, seberapa besar nilai tambah yang diciptakan, dan seberapa besar manfaat akhirnya kembali kepada negara serta masyarakat.
BUMN tidak cukup hanya besar.
Danantara tidak cukup hanya mengelola aset besar.
BP BUMN tidak cukup hanya menjadi struktur baru.
Ketiganya harus menghasilkan tata kelola yang lebih transparan, profesional, produktif dan akuntabel.
Sebab kekayaan negara pada akhirnya bukan sekadar angka dalam neraca.
Kekayaan negara harus kembali menjadi nilai ekonomi, kapasitas fiskal, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Martin Sembiring.ST.MT.
