Pimpin Rakor Bansos, Wabup Batu Bara Ajak Satukan Niat dan Persepsi Perbaiki Data
BATU BARA. Berswarafakta.com Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Rabu (26/8/2026).
Rakor tersebut digelar sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Kepala BPS Batu Bara, Pj. Sekda Batu Bara, Kepala Dinas Sosial P3A Muliadi, para camat, kepala desa, lurah, pendamping PKH, serta operator data.
Dalam arahannya, Wabup Syafrizal mengajak seluruh pemangku kepentingan menyatukan niat dan persepsi dalam membenahi data penerima bantuan sosial. Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen penuh memastikan seluruh bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja keras, integritas, serta sinergi yang kuat dari kita semua,” tegas Syafrizal.
Ia juga menyoroti masih ditemukannya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran di lapangan. Karena itu, Syafrizal meminta petugas pendataan mulai dari tingkat desa hingga Dinas Sosial melakukan pemutakhiran data secara serius, termasuk menghentikan bantuan bagi warga yang dinilai sudah mampu.
“Sering kali saat berkunjung ke desa-desa, kami menerima laporan bahwa masih ada penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Saya tegaskan kepada seluruh petugas, segera putuskan bantuan bagi keluarga mampu atau kaya yang selama ini masih menerima, dan langsung data keluarga tidak mampu yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Selain pembenahan data, Wabup juga meminta program penempelan stiker di rumah penerima bansos tetap dilanjutkan. Ia menilai penandaan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi penyaluran bantuan.
“Tidak ada penempelan stiker yang melanggar HAM. Justru yang melanggar HAM adalah ketika orang mampu atau kaya malah menerima bansos yang bukan haknya,” kata Syafrizal.
Rakor ini juga menjadi forum untuk memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta menyusun langkah terpadu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos.
Menutup arahannya, Syafrizal mengajak seluruh pihak bekerja secara jujur dan ikhlas agar tidak ada hak masyarakat miskin yang terabaikan.
Ia berharap rakor tersebut menjadi momentum untuk mendorong perbaikan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berkeadilan di Kabupaten Batu Bara.
(Ferdinand Nainggolan)
